Karding Ungkap Moratorium PMI ke Arab Saudi Dicabut: Juni Pengiriman Pertama

Menteri Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding. Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Pemerintah Indonesia akan mencabut moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi yang berlaku sejak 2015.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, pengiriman pekerja pertama dijadwalkan paling lambat Juni 2025.

Karding mengungkapkan hal ini usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3). Ia melaporkan rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral dengan Arab Saudi dalam penempatan tenaga kerja Indonesia.

"Hari ini saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana kita Kementerian P2MI untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi. Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015, kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia," ujar Karding.

Penyelenggaraan vaksinasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) oleh KBRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (27/6/2021). Foto: KBRI Abu Dhabi

Karding menambahkan, selama moratorium berlaku, masih ada sekitar 25 ribu orang per tahun yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. Oleh karena itu, pemerintah ingin membuka kembali jalur resmi guna memastikan perlindungan bagi para pekerja.

"Kami Kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut. Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MOU-nya akan ditandatangani di Jeddah," jelasnya.

Karding menyampaikan Arab Saudi menawarkan hingga 600 ribu job order bagi pekerja Indonesia.

"Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu job order, terdiri dari 400 ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga, yang 200 sampai 250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal," ungkapnya.

Pengiriman kembali PMI ke Arab Saudi. Foto: Dok. Istimewa

Presiden Prabowo, katanya, telah menyetujui rencana ini dan meminta Kementerian P2MI untuk menyiapkan skema pelatihan serta mekanisme penempatan tenaga kerja yang lebih baik.

"Beliau [Presiden Prabowo] alhamdulillah setuju dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya sekaligus penempatannya nanti. Untuk skema pelatihannya nanti, kami akan sampaikan lagi lapor kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun," lanjut Karding.

Karding menargetkan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Indonesia dan Arab Saudi akan dilakukan pada Maret 2025. Jika MOU berjalan sesuai rencana, pengiriman pertama pekerja migran bisa dimulai pada Juni.

"Jadi kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatangan MOU, rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama," katanya.

Terkait jumlah tenaga kerja yang akan dikirim pada tahap awal, Karding menyatakan bahwa hal itu akan disesuaikan dengan kesiapan Indonesia.

"Ya sesuai kemampuan kita aja nanti," tandas dia.