Karhutla Belum Teratasi, Puan Minta Pemerintah Beri Kepastian-Lindungi Warga
PerbesarKetua DPR Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hingga kini masih belum bisa diatasi di sejumlah daerah. Ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap masyarakat terdampak, mulai dari keselamatan dan kesehatan hingga keberlangsungan penghidupan selama bencana berlangsung.
“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Puan menyampaikan keprihatinannya terhadap masyarakat yang masih harus menghadapi kabut asap akibat karhutla.
“Keadaan Karhutla yang berlangsung berkepanjangan memengaruhi kemampuan keluarga menjalani kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
“Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” sambung dia.
Karhutla Berdampak terhadap Jutaan Warga
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera telah berdampak terhadap 12,5 juta jiwa. Bencana tersebut juga menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan, sementara sejumlah warga di beberapa daerah masih bertahan di lokasi pengungsian.
Kemenkes mencatat sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla pada periode Agustus hingga 21 September 2026. Data tersebut berasal dari tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Dari jumlah tersebut, Kemenkes juga menyebut terdapat 40.363 balita yang sempat mengalami ISPA akibat karhutla.
Dalam laporan per 9 September 2026, Kemenkes mencatat empat orang meninggal dunia akibat karhutla, dengan rincian tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat. Penyebab utama kematian umumnya berkaitan dengan gangguan pernapasan akut, seperti ISPA dan sesak napas.
Korban meninggal tersebut termasuk seorang guru di Banjarmasin dan pengemudi ojek online di Palembang yang meninggal akibat dampak pekatnya asap karhutla.
Dampak karhutla juga dapat memicu korban jiwa secara tidak langsung akibat kecelakaan yang terjadi karena kabut asap tebal. Terbaru, tiga kakak beradik di Johor, Malaysia, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan.
Otoritas Malaysia diketahui memutuskan menghentikan kegiatan belajar mengajar akibat asap pekat karhutla yang berasal dari Indonesia.
Menurut Puan, pemerintah perlu memastikan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mencakup perlindungan masyarakat selama dampak bencana masih dirasakan.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan,” tegas Puan.
“Agenda tersebut perlu memperjelas hasil yang hendak dicapai, tanggung jawab antarlembaga, dan kesinambungan dukungan ketika kegiatan warga harus disesuaikan demi keselamatan,” lanjutnya.
Puan mengingatkan, kebijakan untuk mengurangi atau menyesuaikan aktivitas masyarakat akibat karhutla dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang berbeda bagi setiap keluarga.
“Pekerja harian dapat kehilangan pendapatan, orang tua perlu mengatur pengasuhan, dan pelaku usaha kecil menghadapi berkurangnya kegiatan ekonomi,” katanya.
Karena itu, ia berpandangan dampak terhadap kehidupan warga perlu menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah.
“Ketika aktivitas warga perlu dibatasi demi perlindungan, dukungan terhadap kehidupan keluarganya perlu dipikirkan bersamaan. Kepastian itu akan membantu masyarakat menjalani keputusan Pemerintah dengan lebih tenang,” ungkap Puan.
“Penilaian perlu memperhatikan perubahan keadaan akibat Karhutla, termasuk rumah tangga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhannya tetapi kemudian kehilangan penghasilan atau menghadapi tambahan pengeluaran,” sambung dia.
Selain memastikan bantuan menjangkau warga yang membutuhkan, Puan meminta pemerintah memperhatikan kesinambungan dukungan ketika kondisi karhutla mulai membaik.
“Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat,” ucap Puan.
“Pemerintah dapat membantu dengan menjaga dukungan selama masih diperlukan dan membuka jalan agar penghidupan warga kembali berjalan,” lanjutnya.
Di sisi lain, Puan menyampaikan penghargaan kepada para petugas, relawan, dan masyarakat yang terus membantu penanganan karhutla.
“Upaya tersebut perlu ditopang oleh keputusan Pemerintah yang menyatukan pengendalian bencana dengan perlindungan penghidupan warga,” kata Puan.
“DPR juga akan memperhatikan keselarasan keputusan Pemerintah dan kesinambungan perlindungan agar perubahan tahap penanganan tetap memberi kepastian bagi masyarakat,” tambahnya
Ia berharap, penanganan karhutla dapat memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi bencana yang berlangsung berkepanjangan.
“Dengan prioritas yang jelas dan dukungan yang mengikuti keadaan masyarakat, warga terdampak dapat melewati masa sulit serta membangun kembali kehidupannya dengan lebih percaya diri,” tutupnya.