KASN Catat 1.678 Pelanggaran ASN Sejak 2020-2022: Jangan Sampai Naik di 2024

Ketua KASN, Agus Pramusinto di acara Refleksi 9 Tahun KASN & Resolusi 2023, Senin (16/1/2023). Foto: Dok. Humas KASN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mewanti-wanti ASN jangan sampai tidak netral dan menyalahgunakan kewenangan jelang Pilpres 2024.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menjelaskan, pihaknya mencatat ada lebih dari 1.500 pelanggaran ASN selama 2020-2022. Ia berharap jumlah tersebut tak meningkat jelang hari pemilihan.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa rangkaian prosesi Pemilu 2024 sangat rawan dengan pelanggaran netralitas" kata Agus dalam keterangannya, Rabu (15/11).

"KASN sebagai lembaga pengawas independen tentu berharap bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi di lingkungan birokrasi dan ASN kementerian/lembaga/daerah dapat semakin berkurang, dari sejumlah 1.678 pelanggaran netralitas ASN pada periode 2020-2022 yang lalu," imbuh dia.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock

Ia mengatakan, menurut data KASN, pelanggaran netralitas paling banyak berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa dan sarana pra sarana.

Menghadapi kondisi tersebut, Agus memastikan KASN berpartisipasi melaksanakan tugas pengawasan netralitas dengan pendekatan preventif, perlindungan ASN dan mendorong aktivasi pengawasan internal setiap instansi pemerintah.

"Menjaga netralitas itu penting. Berdasarkan data KASN, terdapat pelanggaran netralitas dengan motif pemanfaatan kewenangan, baik berupa dukungan program, sarana dan prasarana serta aktivitas keberpihakan kepada calon tertentu," jelas Agus.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock

Agus mengajak para ASN untuk menyuarakan gerakan netralitas di media sosial. Yakni dengan mempopulerkan slogan 'ASN pilih netral'.

"Diimbau slogan tersebut diunggah secara bersama-sama oleh seluruh ASN di akun medsosnya masing-masing. Hal ini diharapkan menjadi gerakan serta bagian dari komitmen netralitas dan integritas ASN yang perlu terus-menerus diingatkan dan dijaga bersama," ujarnya.

"Stop pelanggaran netralitas dan semoga ASN semakin profesional dan dipercaya masyarakat luas," pungkas Agus.

Satpol PP membongkar baliho Ganjar-Mahfud menjelang kunjungan Jokowi ke Gianyar, Bali, Selasa (31/10). Foto: Dok. Istimewa

Isu netralitas belakangan mulai banyak bermunculan jelang pilpres. Di antaranya, beredar pakta integritas Pj Bupati Sorong untuk memenangkan capres Ganjar.

Sementara, juru bicara TPN Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono mengaku mendapat informasi dari beberapa rekan kepolisian bahwa mereka keberatan atas perintah komandannya untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran.