Kasus DWP dan Bintoro, Polri Buka Peluang Usut Indikasi Pidana Korupsinya?

Kakortas Tipikor Irjen Cahyono Wibowo memberikan sambutan di Hari Anti Korupsi Sedunia di STIK-PTIK, Jakarta pada Senin (9/12/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Polda Metro saat ini tengah mengusut kasus suap dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggotanya pada dua kasus. Yang pertama kasus pemerasan penonton asing DWP (Djakarta Warehouse Project), lalu yang kedua pemerasan terhadap tersangka pembunuhan.

Di kasus DWP, sebanyak 38 anggota kepolisian jajaran Polda Metro Jaya telah disidang dan disanksi etik. Begitu juga dengan kasus pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro dkk, semuanya telah disidang dan diberi sansi etik hingga PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat).

Usai mengusut etik para anggota yang melanggar, apakah Polri akan segera melanjutkan dua kasus tersebut ke ranah pidana? terlebih ditemukan indikasi adanya tindak korupsi dalam kasus-kasus tersebut.

"Kami untuk kasus DWP kami terima Dumas (Pengaduan Masyarakat). Kami terima Dumas, kemudian juga kami menjalankan saat ini masih Pulbaket (kegiatan yang dilakukan sebelum audit investigasi). Nanti kami akan berdiskusi dengan teman-teman di Paminal. Apakah kita diskusikan ini terkait tindak lanjut apa terkait Dumas yang kita lakukan," ujar Kakortas Tipidkor, Brigjen Cahyono Wibowo, Kamis (13/2).

"Artinya bahwa perkara-perkara yang menyangkut anggota, itu ada rekomendasi dari Paminal. Apakah ini bisa ditindak lanjuti dengan tindakan hukum selain etik, gitu ya," sambungnya.

Ia menegaskan, saat ini Kortas Tipidkor masih pada posisi Pulbaket di kedua kasus itu. Karena standar pembuktian kasus etik dan pidana cukup berbeda.

"(Kalau di Kortas Tipidkor) kita lebih dalam," ungkap Cahyono.