Kasus Kekerasan Seksual Guru Besar UGM, Polda DIY Bakal Koordinasi dengan Kampus

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIY, AKBP Verena SW, di Polda DIY, Rabu (29/3/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Polda DIY menyebut belum ada laporan yang masuk terkait kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) berinisial EM.

"Berkaitan dengan kasus yang beredar saat ini bahwa sampai saat ini tanggal 10 April 2025 belum ada laporan polisi yang masuk. Baik itu di Polda maupun di Polres," kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIY, AKBP Verena SW, dalam keterangan videonya, Kamis (10/4).

Verena menjelaskan Polda DIY akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kampus dan pihak-pihak terkait.

"Dari pihak polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan pihak-pihak terkait," pungkasnya.

EM kini sudah dipecat sebagai dosen oleh UGM. Namun dia masih berstatus PNS dan menjabat guru besar atau profesor karena kewenangan status tersebut berada di kementerian.

Soal apakah kasus ini akan dibawa ke ranah hukum pidana atau kepolisian, UGM beberapa waktu yang lalu belum mendapatkan informasi apakah korban akan mempolisikan EM.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi itu (korban melapor ke kepolisian). Tetapi bagi kami yang utama adalah pendampingan kepada korban agar dia bisa survive dan kembali beraktivitas seperti biasa," kata Sekretaris UGM Andi Sandi ditemui di Balairung UGM, Selasa (8/4) lalu

Andi Sandi menjelaskan dari beberapa laporan, kondisi korban masih ada yang trauma sehingga selalu ada pendampingan.

"Dan insyaallah itu akan ada perbaikan dan kembali beraktivitas seperti biasa," katanya.

Ke depannya, jika korban akan membawa kasus ini ke ranah hukum pidana, UGM akan memberikan dukungan.

"Kita akan lihat seperti apa, tapi kita akan support (korban)," terangnya.

Korban dari EM ini adalah perempuan. Peristiwa terjadi 2023-2024. Beredar informasi korban berasal dari berbagai jenjang mulai S1 sampai S3. Soal hal ini Andi Sandi tak mendetailkan.

"Secara spesifik kita tidak melihat itunya (jenjangnya), tetapi yang paling utama adalah bagaimana institusi ini, itu menjamin anak-anak ini atau mahasiswa-mahasiswi ini kembali beraktivitas dan mereka bisa melanjutkan proses akademiknya," katanya.

"Kalau detailing saya kira itu lebih spesifik ke dalam satgas dan saya sendiri sebagai koordinator dari satgas ini tidak boleh melihat laporan itu karena kami berprinsip bahwa itu untuk menjaga kerahasiaan dan juga melindungi korban karena bisa jadi korban kedua kali (jika kurang bijak membuka informasi)," ujarnya.