Kasus MBG Berlendir di Rembang, Apa Evaluasi Pemerintah?

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menu MBG yang dikembalikan SMPN 5 Rembang, Jawa Tengah. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Menu MBG yang dikembalikan SMPN 5 Rembang, Jawa Tengah. Foto: Dok. Istimewa

Pemerintah memastikan akan memperketat pengawasan dalam distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Termasuk karena ada kasus penolakan 763 paket MBG oleh sekolah di Rembang, Jawa Tengah, karena menu nasi kuning berlendir.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengawasan tidak hanya dilakukan di sisi produksi, tapi juga melibatkan penerima manfaat, terutama sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

kumparan post embed

“Kita juga ingin melibatkan unit terbesar penerima. Karena pengawasan itu selain di produksinya juga harus ada pengawasan di penerimanya. Di sini unit penerima yang paling besarnya ada di Menteri Dikdasmen. Beliau punya sekolah 450 ribu lebih sekolahnya,” kata Budi saat konferensi pers terkait penanggulangan kejadian luar biasa program MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).

Hadir sejumlah menteri dalam jumpa pers ini tentang pelaksanaan MBG ini, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan keterangan pers penanggulangan KLB pada program prioritas makanan bergizi gratis (MBG) di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Budi menjelaskan, sekolah penerima akan didorong melakukan pengawasan sederhana terhadap makanan sebelum dikonsumsi siswa. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di bawah koordinasi Kementerian Dikdasmen.

“Seenggaknya begitu makanan datang kan bisa dilihat makanannya ada yang berubah ada enggak, baunya ada yang aneh atau tidak, fisiknya ada yang lendir atau tidak. Pengawasan sederhana itu kita akan kerja sama dengan sekolah di bawah Menteri Dikdasmen untuk mengurangi risiko keracunan pada saat misalnya makanan ini dibagikan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Budi, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan yang bersifat memonitor program secara keseluruhan.

Salah satu kasus yang belakangan mencuat yaitu saat SMPN 5 Rembang mengembalikan 763 paket MBG yang diterima dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mondoteko Rembang pada Rabu (1/10).

Tanggapan Mendikdasmen

Menanggapi kasus di Rembang, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kejadian tersebut akan diantisipasi lewat mekanisme pengawasan yang disiapkan bersama Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers penanggulangan KLB pada program prioritas makanan bergizi gratis (MBG) di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

“Nah, itu yang nanti termasuk kita antisipasi. Tadi kan sebenarnya sudah ada ya dalam paparan Pak Menteri Kesehatan,” kata Mu'ti saat ditanya jurnalis usai konferensi pers.

Tak Layak Konsumsi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan keterangan pers penanggulangan KLB pada program prioritas makanan bergizi gratis (MBG) di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Seperti diberitakan, dalam kasus di Rembang, menu dalam 763 paket MBG yang dikembalikan berupa nasi kuning, ayam, kering tempe, sayur tomat, dan buah jeruk.

Wakil Kepala SMPN 5 Rembang, Indri Lestari, menjelaskan kondisi makanan yang diterima pihaknya tidak layak konsumsi. Menurut Indri, nasi kuning dalam paket tersebut berlendir, lembek, dan berbau tidak sedap.

“Kami memutuskan untuk mengembalikan menu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengingat kondisi makanan yang dianggap tidak layak,” ujar Indri.

“Kami awalnya buka dulu beberapa sampel nasi, lihat apa menunya kemudian baru kita cicipi, kok ditemukan nasinya berair menuju proses basi. Kami cicipi juga, ternyata lengket semua,” lanjutnya.