Kasus Sambo hingga Rafael Alun, Gambaran Tata Kelola Negara Alami Kemerosotan

Tim Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan, Sudirman Said. Foto: Amrizal Papua/kumparan

Mantan Menteri ESDM yang juga Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said menyoroti sejumlah kasus yang menyita perhatian publik belakangan ini. Mulai dari kasus 2 mantan pejabat Polri, eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, dan terbaru kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Sudirman mengatakan, tata kelola negara sedang mengalami kemerosotan sehingga tak ada kontrol yang baik. Akibatnya, sejumlah kasus yang punya dampak skala besar mencuat ke publik.

"Kontrol dan tata kelola negara sedang mengalami kemerosotan yang nyata. Kasus demi kasus terungkap dalam skala yang tak pernah terjadi sebelumnya," kata Sudirman lewat keterangannya, Rabu (8/3).

Pria yang juga dikenal sebagai tokoh anti korupsi dan kemanusiaan ini menyebut, kasus yang menjerat mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo dan Irjen Teddy Minahasa hanya bagian kecil dari puncak gunung es.

Begitu juga dengan kasus Rafael Alun. Sudirman menuturkan, kasus itu berpotensi menjadi mega skandal yang ceritanya belum masuk babak akhir.

"Kejahatan oleh Pejabat Tinggi Polri baik dalam kasus Ferdy Sambo maupun Teddy Minahasa menjadi puncak gunung es dari suasana penegakan hukum kita," ujar mantan Sekjen PMI itu.

"Kasus Rafael Alun beserta segenap cerita ikutannya yang belum selesai mengemuka, berpotensi menjadi mega skandal dalam pengelolaan keuangan negara," lanjut Sudirman.

Selain kasus pejabat publik, lanjut Sudirman, pengawasan yang mulai kendor juga terlihat pada kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menewaskan 15 orang warga.

"Kebakaran depot BBM plumpang yang merenggut 15 korban jiwa tak lepas dari kendurnya sistem kontrol dan tata kelola negara," imbuh Sudirman.

Pejabat Publik Abaikan Integritas dan Tanggungjawab Moral

Sekjen PMI Sudirman Said. Foto: Dok. Pribadi

Lebih lanjut, mantan Sekjen PMI ini juga menilai, saat ini pejabat negara juga mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. Ini terlihat dari merosotnya nilai-nilai integritas hingga transparansi.

"Yang sedang terjadi adalah pengabaian prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Para pemimpin di berbagai sektor telah menyepelekan pentingnya integritas, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab moral," ujar Sudirman.

Atas sekelumit masalah tersebut, mantan dirut Pindad ini menekankan pentingnya hukum ditegakkan dalam berdemokrasi. Dia mengingatkan, kekuasaan yang berjalan secara ugal-ugalan akan berdampak buruk.

"Di sinilah hukum besi demokrasi harus ditegakkan. Bila kekuasaan berjalan secara ugal-ugalan, menimbulkan begitu banyak korban dan kerusakan, maka saatnya untuk melakukan penyegaran. Karena itu demokrasi yang sehat mensyaratkan pergiliran kekuasaan melalui proses Pemilihan Umum yang teratur," beber Sudirman yang pernah menerima penghargaan KPK sebagai penyelenggara negara yang paling besar melaporkan gratifikasi tahun 2015.

Menurut Sudirman, jalan keluar atas permasalahan saat ini adalah terselenggaranya Pemilu yang sehat.

"Pemilu adalah mekanisme sehat yang memberi jalan bagi perubahan dan perbaikan dalam pengelolaan negara. Karena itu kita harus memanfaatkan Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya untuk menyegarkan praktik bernegara yang sedang mengalami kemerosotan moral," imbuhnya.

Terakhir, Sudirman menyebut, lewat Pemilu nanti akan lahir pemimpin yang kuat ditopang nilai-nilai keseluruhan dengan menjunjung integritas dan keteladanan.

"Kekuasaan yang kuat adalah yang ditopang oleh keluhuran. Di dalamnya ada integritas, keteladanan, pengorbanan, dan pengabdian pada orang banyak. Bila kekuasaan hanya menyisakan wajah kesewenang, kecurangan, aji mumpung, dan konflik kepentingan maka itu tanda-tanda hilangnya kredibilitas," pungkasnya.