Kata Bupati Cianjur Usai Dilaporkan ke KPK: Kalau Korupsi Hukumannya Mati

Bupati Cianjur, Herman Suherman. Dokumentasi Tim kumparan.

Bupati Cianjur, Herman Suherman, menanggapi terkait adanya pelaporan dugaan penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi Cianjur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Herman mengungkapkan, siap jika harus menjalani klarifikasi oleh lembaga antirasuah itu terkait dugaan penyelewengan dana bantuan gempa bumi yang dilayangkan padanya.

"Setiap bantuan donasi yang masuk didata dan dicatat di gudang dengan pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Herman, kepada wartawan, Senin (26/12).

Herman menyebutkan, terlalu naif jika dirinya sampai tega menjual barang bantuan yang diberikan para donatur untuk korban gempa bumi Cianjur.

"Masa iya Bupati jual bantuan ke pasar, Bupati banyak kerjaan. Tinggal itu mah silakan saja, terlalu naif jika harus menjual barang bantuan," jelasnya.

Herman menegaskan, seluruh perangkat yang terlibat dalam penanganan gempa bumi Cianjur agar jujur dan amanah serta memprioritaskan kepentingan warga terdampak gempa bumi Cianjur.

"Saya sudah warning ke setiap Kepala OPD agar berhati-hati dan jangan sampe dikurangi, justru kita harus menambah. Kalo ada yang mengkorupsi uang atau barang itu hukumannya mati," tegasnya.

Herman tidak akan melakukan tindakan apa pun terkait dengan adanya dugaan tersebut yang pelaporannya sudah diterima KPK.

"Terkait laporan KPK itu mah silakan saja, karena KPK juga akan menilai. Saya bekerja saja untuk rakyat dan tidak akan melaporkan balik," pungkasnya.

Seorang anak melintas di reruntuhan rumah akibat gempa bumi di Gasol, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (29/11/2022). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

Diketahui, Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/12/2022). Herman diduga menyelewengkan bantuan asing untuk gempa bumi.

Bantuan yang tersebut diberikan oleh Emirates Red Crescent berupa 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan dan 500 lampu bertenaga solar serta baterai charge untuk di tenda.

"Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB, serta me-repacking bantuan menjadi berbeda," kata perwakilan dari Acsenahumanis Respon Foundation usai membuat laporan.

Dia berujar, Herman memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Cianjur untuk kepentingannya serta tidak disalurkan sebagaimana semestinya.

"Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan ke partai dan dijual ke pasar. Artinya Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan, serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar," beber dia.

Pelapor khawatir, Bupati juga melakukan penyelewengan lainnya terhadap bantuan kemanusiaan akibat Gempa Cianjur yang terjadi 21 November 2022 tersebut.

"Ini baru bantuan (logistik), belum dana bantuan internasional yang diduga juga ada penyelewengan," ujarnya.

Kecurigaan penyelewengan logistik bermula, saat bantuan tersebut diturunkan di gudang atau tempat penyimpanan lain yang bukan seharusnya. Selain itu, hal yang membuat pihaknya semakin yakin adalah saat mencoba mencari titik lokasi gudang lain sebagaimana petunjuk dari BPBD.

"Bantuan yang tadinya ditempatkan gudang penunjukan di pindahkan ke ruko ruko dan masyarakat dapat langsung mengambil bantuan tanpa prosedur SOP, dan pemindahan bantuan dari gudang BNPB ke ruko," bebernya.