Kata Cak Imin Isu 3 Periode Bahaya: Tanya Hasto

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 1 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Cawapres Koalisi Perubahan untuk Perbaikan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, saat diwawancarai wartawan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Cawapres Koalisi Perubahan untuk Perbaikan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, saat diwawancarai wartawan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Cawapres Koalisi Perubahan untuk Perbaikan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, enggan menanggapi isu perihal perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode.

Ia menyebut pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang berbahaya.

"Hahaha tanya Pak Hasto saja, jangan tanya saya. Itu pertanyaan yang mengandung bahaya," ujar Cak Imin di Gedung Dakwah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengakui sempat ada lobi dari salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode.

"Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," sambungnya.

Hasto tidak mengungkap secara gamblang siapa menteri yang dimaksud. Namun, berdasarkan catatan kumparan, Menko Marves Luhut Pandjaitan merupakan menteri pertama yang mengungkap mempunyai big data untuk memperpanjang masa jabatan presiden.