Kata Dedi Mulyadi soal Temuan KPAI Terkait Siswa Dikirim ke Barak

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons sederet temuai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program siswa nakal dikirim ke barak militer. KPAI menemukan ada sejumlah masalah dalam program itu.

Dedi mengatakan, seharusnya KPAI bukan memberikan koreksi atas program yang tengah dijalankannya. Melainkan melihat sisi positif dari program tersebut.

"Saya kan sudah sampaikan bahwa KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengkoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang dilakukan yang itu penanganan darurat dari sebuah problem," kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/5).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Dedi berujar, KPAI perlu untuk turun tangan mengambil bagian untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja. Bukan hanya sekadar mengkritisi programnya.

"Kan ada ribuan tuh anak bermasalah di Jawa Barat. Nah dari jumlah ribuan itu KPAI ngambil untuk dididik agar masalahnya selesai. Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem," ujar dia.

Dedi memamerkan, program siswa dikirim ke barak ini bisa merubah sifat remaja yang bandel.

"KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai itu. Kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya. Bahkan dia menangis di depan ibunya, mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah," tutur dia.

Sebelumnya, KPAI meminta Pemprov Jawa Barat mengevaluasi menyeluruh dalam merumuskan program siswa dididik ke barak militer.

Komisioner KPAI, Jalsa Putra, mengatakan evaluasi itu untuk merumuskan model program serta standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

"Program pendidikan karakter pancawaluya Jawa Barat istimewa yang telah berjalan saat ini cukup dilakukan untuk satu tahap saat ini," kata Jalsa dalam konferensi pers hasil pengawasan KPAI terkait pelaksanaan program pendidikan karakter Pancawaluya yang digelar secara virtual, Jumat (16/5).

"Dan tahap selanjutnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk merumuskan model program serta standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak," ujarnya.

Jalsa mengatakan, Pemprov Jawa Barat juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terkait perubahan perilaku peserta program selama proses pendidikan dan setelah mengikuti program secara berkala.

"Pemerintah daerah perlu mempersiapkan peran orang tua, sekolah, dan lingkungan untuk mendukung berkelanjutan perubahan perilaku anak pada fase reintegrasi sosial," ujarnya.

"Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi kinerja lembaga layanan perlindungan anak di wilayah masing-masing," tambahnya.