Kata Ketua KPU soal Pemasangan CCTV: Bentuk Kerja sama KPU dan Polri

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Ketua KPU Hasyim Asyari menanggapi isu terkait Polri memasang CCTV di Kantor KPU. Hal tersebut juga sempat diungkapkan oleh Jubir TPN Ganjar - Mahfud, Aiman Witjaksono.

Aiman menyampaikan dalam video yang dibagikan dan juga saat konferensi persnya mempertanyakan soal permintaan sejumlah Polres kepada KPU dan Bawaslu untuk mengintegrasikan CCTV. Ia menduga hal tersebut untuk memenangkan pasangan Prabowo - Gibran.

Hasyim mengatakan bahwa pihaknya sudah konfirmasi ke pihak Polri terkait hal tersebut. Menurutnya, yang memiliki wewenang pengamanan pada Pemilu itu adalah Polisi dan diamanatkan dalam Undang-undang.

“Pengamanan Polisi terhadap KPU meliputi personel, aset, dan logistik (produksi, distribusi dan pergudangan),” kata Hasyim dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/11).

“Berdasarkan hal tersebut, maka wajar pemasangan CCTV atau akses CCTV oleh Polisi di kantor KPU dan gudang logistik pemilu,” sambungnya.

Lebih lanjut, Hasyim menyebut pemasangan CCTV itu juga merupakan tindak lanjut dari MoU antara KPU dan Polri untuk pengamanan Pemilu.

“Dengan demikian hal tersebut adalah wajar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” pungkasnya.

Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran memberikan paparan saat Raker dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Sebelumnya, Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran mengatakan, pemasangan CCTV tak dilakukan dalam kantor KPU. Melainkan di luar sekitaran KPU untuk kepentingan keamanan dan meminimalisasi potensi kerawanan menjelang Pemilu 2024.

"Kami juga Jawab terkait pemasangan dengan CCTV pak, supaya tidak disalahtafsirkan. Dalam berbagai kesempatan, sering terjadi perbuatan pidana seperti aksi anarkisme, kemudian teror dan sebagainya. Maka sangat diperlukan adanya data, video, dengan High Level, HD itu pak," kata Fadil dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat Rabu (15/11).

"Dan itupun kita tidak pasang di dalam kawasan kantor KPU, kita pasang di area publik Pak," tambah Fadil.

Kalaupun pihaknya membutuhkan rekaman CCTV di dalam KPU, Eks Kapolda Metro Jaya itu mengatakan tentunya akan melalui prosedur yang berlaku.

"Kalau pun kita membutuhkan video yang ada di dalam [KPU], maka ada laporan polisi, pak. Setelah naik sidik baru kami meminta rekaman," tandasnya.