Kata Ketua MPR Soal Tak Ada Susu di Paket Makan Bergizi Gratis

6 Januari 2025 15:59 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Foto: Haya Syahira/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Foto: Haya Syahira/kumparan
ADVERTISEMENT
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi tidak tersedianya susu dalam paket makan bergizi gratis di beberapa wilayah.
ADVERTISEMENT
Salah satunya saat pembagian Makan Bergizi Gratis di SDN Cilangkap 3 dan 5, Depok, hingga Dapur Sehat Anak Bangsa (DSAB) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
“Ya kan memang ini masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditujukan,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1).
Meski begitu Muzani mengatakan bahwa program ini selalu berada di bawah kontrol Presiden Prabowo Subianto meskipun tidak turun langsung.
“Beliau (Prabowo) memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai macam daerah,” kata Muzani.
Seorang siswi Sekolah Dasar menunjukkan menu makanan bergizi gratis di SDN 10 Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (6/1/2025). Foto: Andry Denisah/ANTARA FOTO
Terkait tidak tersedianya menu susu di paket MBG ini Kepala Badan Bergizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun buka suara. Ia menjelaskan bahwa menu susu ini memang hanya ada di beberapa wilayah saja.
ADVERTISEMENT
“Susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," jelas Dadan kepada wartawan setelah rapat dengar pendapat secara tertutup di DPR, Senayan Jakarta, Senin (6/1).
Untuk itu, Dadan mendorong agar setiap daerah di Indonesia memiliki sapi perah dalam rangka menyediakan susu dari produksi lokal masing-masing. Sebab, ia tidak mau program Makan Bergizi Gratis malah meningkatkan persentase impor.
"Untuk mendorong agar setiap daerah punya sapi perah. Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujar Dadan.