Kata Politisi Usai Jokowi Sentil soal Penundaan Pemilu

Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai (BLT) di pasar Angso Duo Jambi. Foto: Dok. Lukas-Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi meminta wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tak lagi dibahas. Hal ini mengundang reaksi dari berbagai politisi.

Salah satunya datang dari Demokrat. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, berharap permintaan Jokowi ini dipatuhi oleh seluruh jajarannya dan berhenti melakukan manuver politik.

"Kita berharap pernyataan ini sungguh-sungguh dan benar-benar dipatuhi para pembantunya untuk menghentikan wacana dan manuver-manuver politik, termasuk pengkondisian kelompok-kelompok tertentu untuk mendeklarasikan dan mengkampanyekan wacana presiden tiga periode," kata Kamhar, Kamis (7/4).

Kamhar mengatakan, publik akan memantau keseriusan pernyataan Jokowi itu. Sebab pernyataan serupa sempat disampaikan Jokowi, namun wacana tersebut tak kunjung surut.

"Publik tentunya akan memonitor dan mencermati dengan saksama keseriusan dari pernyataan Presiden Jokowi ini, mengingat pernyataan serupa pernah disampaikannya pada tahun 2021 yang lalu," tuturnya.

Respons Airlangga

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022, Kamis (31/3/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam rapat paripurna kabinet saat Presiden Jokowi meminta wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu tak lagi dibahas.

Airlangga mengatakan pernyataan Jokowi sudah jelas. Ia mengibaratkan pernyataan itu sebagai norma di sebuah RUU yang perlu dijalankan.

"Itu saya rasa itu sudah jelas, kalau di dalam RUU itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu," kata Airlangga di Gedung DPR, Senayan, Kamis (7/4).

Airlangga tak ingin menanggapi lebih terkait pernyataan Jokowi tersebut. Termasuk, apakah Golkar masih akan tetap mendorong wacana tersebut atau tidak.

Luhut Patuhi Jokowi

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung ke tempat pengelolaan sampah terpadu ke Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (19/3/2022). Foto: Dok. Kemenko Marves

Seperti diketahui di kabinet ada Menko Marves Luhut Panjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang pernah berbicara mengenai penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Merespons hal ini, jubir Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan, Luhut akan mematuhi arahan Jokowi tersebut.

“Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden,” kata Jodi saat dimintai tanggapan, Kamis (7/4).

Jodi menuturkan, Luhut seperti biasanya akan tetap fokus pada penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi.

“Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pascapandemi ini,” urai Jodi.

Jokowi Hentikan Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Terlambat

Presiden Joko Widodo melepas parade MotoGP di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/3/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, pernyataan Jokowi itu tidak cukup. Ia menilai, Jokowi perlu mengambil sikap tegas dengan memberi sanksi kepada para pembantunya.

“Muhaimin Iskandar atau mungkin Zulkifli Hasan perlu dilakukan teguran dan sanksi. Ya, semisal mungkin reshuffle. Karena reshuffle pun memiliki momentum yang cukup kuat. Selain karena proses kegaduhan yang dibuat termasuk juga kerja-kerja para menteri yang dirasa mengecewakan," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (7/4).

"Dan ini, kan, sudah terlihat bagaimana Jokowi melakukan teguran. Itu menunjukkan ekspresi kekecewaannya yang menurut saya layak untuk mengambil tindakan, yaitu reshuffle,” lanjutnya.

Dedi juga menilai larangan Jokowi itu tidak relevan dan sudah terlambat karena opini publik terhadap isu ini telah terbangun. Dimulai dari pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, hingga pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengeklaim mempunyai big data yang menunjukkan masyarakat ingin pemilu ditunda.

Jokowi Harus Sanksi Menteri

Hidayat Nur Wahid Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi pernyataan terbaru Jokowi yang melarang jajaran kabinet bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

HNW pun secara khusus mengimbau sejumlah menteri koordinator agar mematuhi perintah Jokowi. Menko Marves Luhut B Pandjaitan (LBP) dan Menko Airlangga Hartarto diketahui menjadi menko yang mendorong penundaan pemilu dan membuka peluang agar Jokowi maju 3 periode.

"PKS minta Jokowi berani beri sanksi termasuk terhadap Menko Marves LBP, jika tak laksanakan arahan presiden dengan tetap ngotot suarakan tunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden," tandasnya.

Infografik Jokowi Tegur Pejabat Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan. Foto: kumparan

Jangan Ada Operasi di Balik Meja

Jokowi, Jusuf Kalla, Prabowo di Meja Makan Istana Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Wibowo, melihat eks Wali Kota Solo itu masih belum menolak secara tegas.

“Ini kan masalahnya yang dilarang cuma jangan menyuarakan penundaan pemilu. Tapi kalau operasi-operasi lain yang sifatnya senyap, lobi-lobi yang sifatnya di balik meja diperbolehkan atau enggak?” kata Kunto, Kamis (7/4).

Kunto menilai, larangan Jokowi bisa jadi dianggap masyarakat hanya sebatas lip service. Sebagai contoh, Kunto mengatakan sudah beberapa kali pemerintah diam-diam mengesahkan UU kontroversial seperti RUU KPK, UU IKN dan Omnibus Law. Padahal, Omnibus Law mendapat banyak penolakan dari masyarakat.

“Sebenarnya sudah lagu lama ya bagi pemerintahan Jokowi sangat sering test the water, mengeluarkan isu kontroversial kalau melihat reaksi masyarakat. Kalau masyarakat bereaksi negatif maka kemudian diendapkan atau didiamkan,” ucap dia.

Lebih lanjut, Kunto mengaku heran mengapa Jokowi baru bersuara terkait dua isu sensitif ini pada Selasa (5/4) atau saat rapat paripurna menteri di Istana. Sebab ia mendapat informasi pada bulan ini akan ada rencana aksi demo besar yang akan dilakukan masyarakat.