Kata TKN soal KPK Beri Peringatan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat ditemui wartawan usai penetapan capres-cawapres terpilih di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Ketum TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, angkat bicara mengenai peringatan dari KPK terkait program makan siang gratis yang merupakan program Prabowo-Gibran.

Menurutnya, program tersebut akan dijalankan dengan tetap mengacu kepada peraturan yang ada.

"Ya itu, kan, adalah program prioritas yang tentunya makan siang gratis ini dilakukan dengan mengacu kepada semua aturan yang ada, semua kebijakan yang ada," ujarnya saat ditemui wartawan usai penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024, di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

"Sehingga ini dapat dirasakan akses manfaatnya kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada para ibu hamil, kemudian para murid-murid, adik-adik kita, yang jumlahnya kurang lebih sampai 80 juta orang," kata Rosan.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat memberikan keterangan pers di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut KPK akan mencermati desain program tersebut, sebelum melakukan pengawasan.

Pahala mengaku belum terbayang bagaimana program makan siang gratis ini dapat berjalan.

"Saya lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana lah ada potensi yang kita cegah korupsinya. Dugaan saya kalau memang benar itu pakai pengadaan segitu, saya juga enggak kebayang siapa yang bisa ngadain makan siang tiap hari di desa-desa sana," ujar Pahala kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Pahala menyebut akan mencermati seperti apa metode distribusi dari program makan siang ini. Ia pun tak masalah untuk anggaran yang digunakan berasal dari mana.

"Saya baca dulu ya, kayak apa, sih, dia metode pendistribusiannnya. Kalau anggaran kita enggak pusing lah mau diambil dari mana terserah, itu, kan, wewenang pemerintah," ucap Pahala.

Ia juga belum terbayang bagaimana idealnya program makan siang gratis dijalankan. Ia juga belum tahu siapa yang akan menjadi penerimanya.

"Enggak kebayang bagaimana idealnya. Di level mana, kabupaten apa provinsi enggak tahu itu. Belum tahu saya, yang mau dikasih siapa saja saya enggak tahu," kata Pahala.

Lebih lanjut, dari Kedeputian Pencegahan KPK, Pahala akan melihat dari sisi monitoringnya.

"Dari monitoring. Kita lihat pelaksanaannya bagaimana, kalau dia kan rekomendasi, ya. Rekomendasi perbaikan. Paling enggak jalan dulu, baru direkomendasikan. Atau yang namanya CRA, Corruption Risk Assesment, apa yang dikeluarin coba kita lihat," pungkasnya.