Kata TNI soal Revisi UU Atur Prajurit Boleh Jadi Pejabat hingga Masa Pensiun

Ilustrasi TNI Foto: hanffburhan/Shutterstock

Pihak TNI menanggapi proses Revisi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang kini masuk Prolegnas Prioritas untuk dibahas di DPR. Ia menyebut, TNI secara institusi akan mendukung revisi dengan tetap memperhatikan tugas pokok tidak tercederai.

"TNI selalu menghormati dan mendukung setiap proses legislasi yang bertujuan untuk memperkuat institusi pertahanan negara, termasuk revisi UU TNI yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI," kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI Hariyanto melalui pesan singkat, Rabu (19/2).

Ada beberapa hal yang belakangan disorot terkait revisi tersebut. Yakni soal perpanjangan usia pensiun juga peluang prajurit mengisi posisi di lembaga dan kementerian lain.

Seputar hal tersebut, Hariyanto menegaskan TNI menyebut akan tetap berpedoman terhadap tugas pokok TNI.

"Terkait substansi revisi, TNI akan mengikuti dan memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kepentingan pertahanan negara," tutur dia.

"Beberapa isu yang mengemuka, seperti perubahan masa pensiun, penempatan prajurit di jabatan sipil, serta aspek lainnya, TNI akan memastikan agar hal tersebut tetap sejalan dengan tugas pokok TNI," jelasnya.

Tugas pokok yang dimaksud yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"TNI juga memastikan bahwa revisi ini tetap berlandaskan pada prinsip profesionalisme dan netralitas, sesuai dengan amanat reformasi TNI," kata dia.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan benar-benar membawa manfaat bagi pertahanan negara dan institusi TNI secara keseluruhan," tutupnya.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Kata Pemerintah

Sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan, pemerintah dan DPR akan segera membahas revisi UU TNI. Ia menyebut, materi RUU TNI yang dibahas tak jauh beda dari periode 2019-2024, salah satunya soal perubahan usia pensiun TNI.

“Sebetulnya sama dengan yang lalu, tidak ada yang berubah,” kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Selain usia pensiun, dalam RUU TNI juga akan mengatur prajurit TNI bisa menduduki jabatan lintas kementerian.

Eks Ketua Baleg DPR itu mengatakan, RUU TNI sudah menjadi inisiatif DPR. Namun pembahasan tertunda lantaran perubahan nomenklatur pada kabinet saat ini.

“Dulu dikoordinasikan oleh Menko Polhukam dulu, nah sekarang kan nomenklaturnya berubah menjadi Menko Polkam. Karena itu terkait dengan poin-poin yang ada di dalam nanti bisa dicek tentang usulan revisi UU TNI, tidak ada bedanya dengan yang lalu,” kata politikus Gerindra ini.