Kata TNI soal Revisi UU Bikin Usia Pensiun Jadi 60 Tahun: Setarakan dengan PNS

Ilustrasi TNI Foto: hanffburhan/Shutterstock

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang di dalamnya terdapat wacana perubahan usia pensiun perwira TNI dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Menurut Wairjen TNI, Mayjen Alvis Anwar, batas usia ini merupakan penyetaraan dengan PNS.

“Masalah Undang-Undang TNI ya, ya ini kita kan menyetarakan dengan PNS ya, kalau PNS kan usia 60 tahun ya, kemudian kebutuhan organisasi juga perlu diperhatikan,” tuturnya saat ditemui di Mabes TNI, Jakarta pada Selasa (25/2).

"Mungkin itu pertimbangan dari penyusun regulasi undang-undang ini untuk rencananya untuk menaikkan usia pensiun dari 58 (tahun) menjadi 60 (tahun)," imbuh dia.

Koalisi Masyarakat Sipil menyorot revisi UU TNI juga berpotensi memperbanyak perwira non ob dan memicu beban anggaran. Alvis menilai, hal itu sudah dipertimbangkan.

“Mungkin sudah diperhitungkan ya, saya kira sudah diperhitungkan, artinya pola karier kita ini kan sudah jelas di TNI itu, sudah ada aturannya, sudah ada langkah-langkahnya, dan itu semua sudah dipertimbangkan,” pungkasnya.

“Kalau masalah anggaran, sementara kita kan diberikan alokasi anggaran tertentu, selama itu masih dalam rentang yang pagu yang ditentukan, tentu itu masih bisa dilakukan,” sambungnya.

Adapun revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 ini sudah ditetapkan DPR untuk menjadi prolegnas prioritas.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, Setara Institute, Walhi, YLBHI, Amnesty International, Kontras, Centra Initiative, hingga PBHI menyorot Usulan perubahan Pasal 53 Ayat (2) yang menambah masa usia pensiun prajurit TNI dari 58 tahun menjadi 60 tahun untuk perwira, serta dari 53 tahun menjadi 58 tahun untuk bintara dan tamtama​.

"Usulan tersebut akan memicu inefisiensi pada tubuh TNI, dapat menambah beban anggaran di sektor pertahanan, menghambat regenerasi, serta membuat macet jenjang karier dan kepangkatan. Kondisi tersebut akan melanggengkan masalah klasik di mana adanya penumpukan (surplus) perwira TNI non-job," kata Koalisi dalam keterangannya, Jumat (21/2).

"Alih-alih melakukan kebijakan percepatan pensiun terhadap perwira TNI non-job perubahan usia pensiun ini juga akan berpotensi mengkaryakan mereka di luar instansi militer seperti pada jabatan sipil dan urusan sipil-domestik lainnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya," imbuhnya.