KDM Fokuskan APBD 2027 untuk Pendidikan, Listrik hingga Akses Daerah Terisolir
PerbesarGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun 2027 akan difokuskan pada penyelesaian layanan dasar masyarakat. Mulai dari pendidikan, elektrifikasi, pembangunan infrastruktur hingga pengentasan daerah terisolasi menjadi prioritas pemerintah provinsi pada tahun depan.
Hal itu disampaikan Dedi usai menghadiri Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (5/8).
Menurut Dedi, program-program yang dijalankan pada 2027 merupakan kelanjutan dari berbagai agenda pembangunan yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, akan berupaya menuntaskan seluruh pekerjaan yang masih tersisa.
"2027 kan tinggal ngelanjutin. Ngelanjutin pendidikan, agar semua sekolah di Jawa Barat sudah dalam keadaan semuanya baik. Layanan dasar pendidikannya terselesaikan," kata Dedi.
Selain sektor pendidikan, Dedi juga menargetkan penyelesaian program elektrifikasi bagi masyarakat yang hingga kini belum menikmati aliran listrik. Ia menyebut jumlah warga yang belum terlistriki kini jauh berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya.
"Kemudian listrik yang tinggal 80.000 orang lagi dari hampir 500.000, selesai," ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Dedi menegaskan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memastikan seluruh jaringan jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten hingga desa saling terkoneksi.
Menurutnya, konektivitas menjadi kunci untuk membuka akses masyarakat terhadap pelayanan publik, pendidikan hingga layanan kesehatan. Karena itu, daerah-daerah yang selama ini masih terisolasi akan menjadi perhatian utama pemerintah.
"Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir. Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai, tidak boleh lagi ada mayat yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang bisa masuk ke dalam," tegas KDM.
Selain membangun akses jalan, Dedi mengatakan pemerintah juga akan melanjutkan program perbaikan rumah tidak layak huni. Ia berharap persoalan hunian masyarakat berpenghasilan rendah dapat diselesaikan secara bertahap melalui alokasi anggaran tahun depan.
"Kemudian rumah-rumah tidak layak huni harus sudah terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027," katanya.
Dedi menambahkan, pembangunan infrastruktur di Jawa Barat kini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan badan jalan. Pemerintah provinsi juga mewajibkan setiap proyek jalan dilengkapi dengan sistem drainase agar lebih tahan terhadap kerusakan dan genangan air.
Ia mencontohkan penataan Jalan Pasteur yang saat ini tidak hanya memperbaiki kondisi jalan, tetapi juga membangun drainase serta menata taman di sekitarnya. Menurutnya, pendekatan tersebut akan menjadi standar pembangunan infrastruktur di Jawa Barat ke depan.
"Problem jalan di Jawa Barat itu satu kelemahannya dari dulu adalah bangun jalan tidak dibuatkan drainase. Sehingga tradisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini bukan sekadar jalan, tapi drainasenya pasti dibangun dengan baik," pungkasnya.