KDM Minta Sekolah Harus Produktif: Anak-anak Riset Tanam Cabai-Buka Kios UMKM

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbincang dengan sejumlah siswa saat meninjau program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). Foto: Abdan Syakura/ANTARA FOTO

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendorong perubahan paradigma pendidikan dengan menekankan pentingnya sekolah sebagai pusat produksi.

Dedi meminta sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada teori, tetapi harus mampu menghasilkan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Anak-anak sekolah harus mulai mengarah pada aspek produksi. Sekolah juga harus melahirkan hal-hal yang produktif,” kata KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Senin (27/4).

Ia memberikan contoh konkret aktivitas produktif yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah, seperti kegiatan pertanian hingga keterampilan teknis.

“Di riset itu anak-anak menanam cabai produksi, menanam tomat produksi, anak-anak menekuni perbengkelan produksi,” katanya.

Selain itu, siswa juga didorong untuk mengembangkan usaha kecil berbasis kreativitas. Menurutnya, berbagai aktivitas seperti membuka kios UMKM hingga membuat kerajinan dapat menjadi sarana pembelajaran.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai menghadiri Sinergi Pentahelix "Kick Off WJES 2026 dan Launching Buku Gaung Eksyar" di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat pada Senin (27/4/2026). Foto: Abisatya/kumparan

“Anak-anak buka kios UMKM juga produksi, bikin rajutan produksi, bikin mainan produksi, bikin robot produksi,” jelasnya.

Dedi menilai pendekatan ini akan membentuk karakter mandiri serta meningkatkan kemampuan ekonomi generasi muda sejak dini.

Ia juga menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.

“Kebijakannya, sekolah negeri dan swasta bagi masyarakat tidak mampu gratis,” ungkapnya.

Untuk tingkat sekolah dasar, biaya pendidikan disebut telah ditanggung oleh pemerintah daerah guna mendorong partisipasi sekolah.

“Untuk tingkat SD kan free, sudah ditanggung oleh bupati dan wali kota,” katanya.

Selain itu, pemerintah akan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah agar dapat segera ditangani.

“Nanti anak-anak yang tidak sekolah akan didatangi aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan provinsi supaya bisa ikut sekolah,” ujarnya.

Menurut Dedi, langkah ini penting untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan.

Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat menciptakan generasi produktif yang siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.