KDM Sayangkan Aksi Penurunan Foto Gibran di DPRD Jabar: Demokrasi Harus Beradab

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, merespons peristiwa penurunan foto Wakil Presiden di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah aktivis saat audiensi di DPRD. Terlebih, foto Wakil Presiden yang diturunkan oleh sejumlah aktivis itu sempat dibawa hingga diletakkan di kursi dalam posisi terbalik.
Dedi menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika dalam menyampaikan ekspresi politik. Menurutnya, kebebasan berdemokrasi tetap harus disertai sikap saling menghormati, termasuk terhadap simbol-simbol negara yang berada di lingkungan kantor pemerintahan.
"Wakil presiden mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri, banyak foto yang diturunkan. Ada yang diturunkan penuh dengan rasa hormat, ada yang diturunkan sambil berurai air mata, ada yang diturunkan sambil yang menurunkannya tertawa bersuka ria. Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang," ujar Dedi dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (14/11).
Dedi juga menegaskan, kritiknya bukan ditujukan kepada pimpinan atau anggota DPRD Jabar. Ia justru menyoroti tindakan sejumlah aktivis yang dinilainya berlebihan dalam merespons dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Selain itu, Dedi juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika ketika menyampaikan sikap politik, terutama jika tindakan tersebut dilakukan di ruang resmi pemerintahan.
Baginya, penurunan foto pejabat negara dapat dilakukan melalui mekanisme yang semestinya, tanpa harus disertai tindakan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Salah satu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat adalah diturunkannya foto wakil presiden di ruangan banggar DPRD. Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," kata Dedi.
Ia secara khusus menyoroti cara sejumlah peserta audiensi memperlakukan foto Gibran setelah diturunkan dari dinding ruangan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak sepatutnya dilakukan sekalipun dilatarbelakangi ekspresi politik.
"Tetapi karena euforia, sekelompok orang dengan bersuka ria menurunkannya, meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan, meletakkannya di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya. Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua," tegasnya.
Dedi Minta Aktivis Berikan Penjelasan Terbuka
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, sebelumnya telah memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa tindakan penurunan foto Gibran bukan merupakan instruksi atau keputusan kelembagaan DPRD, melainkan tindakan individu dari rombongan peserta audiensi.
Menanggapi klarifikasi tersebut, Dedi menilai langkah tersebut sudah tepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kejadian yang sebenarnya.
Namun, ia berharap penjelasan tidak hanya datang dari pihak DPRD. Menurutnya, para aktivis yang secara langsung terlibat dalam penurunan foto Gibran juga perlu menyampaikan keterangan secara terbuka.
"Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka," ucapnya.
Dedi mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.
"Karena demokrasi bukan hanya hak tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab. Aktivis pasti punya latar pendidikan yang baik, punya wawasan yang luas, dan punya mental yang kuat. Selamat memberikan penjelasan karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar tetapi oleh warga Indonesia," kata Dedi.
Dedi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga marwah demokrasi dan meminta perbedaan politik tidak menghilangkan rasa hormat terhadap simbol-simbol negara.
"Mari berdemokrasi secara terbuka beradab demi kemajuan bangsa. Kita tunggu nanti MPR akan memutuskan dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik," pungkas Dedi.
