KDM Soal Wacana PKB Ganti Jalan Provinsi Berbayar: Kendaraan Berat Bayar Tinggi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi Jawa Barat 2026 di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026). Foto: Abisatya/kumparan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bicara terkait wacana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dialihkan menjadi jalan provinsi berbayar. Menurutnya, wacana ini dibuat untuk mewujudkan rasa keadilan.

Dedi ingin agar kendaraan berat yang melintas di jalan provinsi dapat membayar lebih. Sementara kendaraan yang tidak melintas tidak dikenakan biaya.

"Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar. Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan. Keadilannya terwujud dari satu, seringnya menggunakan jalan. Sehingga yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar," kata KDM—sapaan akrabnya—dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya, Selasa (12/5).

"Yang kedua, beban kendaraan yang melewati jalan. Semakin berat kendaraannya, semakin tinggi kewajiban membayarnya," lanjutnya.

KDM menilai aturan tersebut akan lebih tepat sasaran. Jalan tidak lagi digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas.

"Yang keempat, agar setiap orang menggunakan jalan berdasarkan kebutuhan, tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua," jelasnya.

Meski begitu, KDM menegaskan hal ini masih sebatas wacana dan tahap kajian.

"Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan," tandasnya.