Kebakaran Apartemen Hong Kong: Keluarga PRT yang Tewas Dapat Santunan Rp 1,7 M

Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran yang terjadi di Wang Fuk Court, sebuah kompleks perumahan di distrik Tai Po, Wilayah Baru Hong Kong, Kamis (27/11/2025). Foto: Chan Long Hei/AP Photo

Menteri Tenaga Kerja Hong Kong Chris Sun Yuk-han mengumumkan keluarga dari 10 pekerja domestik yang tewas dalam kebakaran apartemen Wang Fuk Court di distrik Tai Po akan mendapat kompensasi HKD 800 ribu atau setara Rp 1,7 miliar

Dikuti dari The Standard, Rabu (3/12), Sun mengatakan ada 235 pekerja domestik asing yang bekerja di apartemen Wang Fuk Court dengan rincian 94 dari Filipina dan 141 dari Indonesia. Dari jumlah itu, 10 orang yang 9 di antaranya WNI tewas, 3 terluka, 30 orang masih hilang, dan 192 orang terkonfirmasi selamat.

Sun mengatakan keluarga dari setiap pekerja domestik akan menerima kompensasi yang terdiri dari kompensasi hukum yang nilainya diperkirakan lebih dari HKD 500 ribu (setara Rp 1 miliar), ditambah bantuan satu kali senilai HKD 200 ribu (setara Rp 427 juta), serta dukungan tambahan sekitar HK 50 ribu (setara Rp 106 juta). Sehingga, total kompensasi yang akan diberikan akan mencapai HKD 800 ribu atau setara Rp 1,7 miliar.

Sementara pekerja domestik yang terluka akan menerima kompensasi sesuai dengan durasi perawatan -- antara HKD 50 ribu (setara Rp 106 juta) hingga HKD 100 ribu (setara Rp 213 juta). Pekerja domestik yang selamat akan menerima masing-masing HKD 20 ribu (setara Rp 42 juta), serta kartu prabayar senilai HKD 20 ribu (setara Rp 42 juta) untuk pekerja domestik yang selamat dan terluka.

Sebelumnya, Kemlu RI menyatakan 9 WNI yang bekerja di sektor domestik tewas dalam kebakaran itu. Data terakhir Kemlu menyatakan WNI yang terkonfirmasi selamat sebanyak 108 orang dan 22 orang belum ditemukan.

KJRI Hong Kong menyatakan tengah berupaya memulangkan jenazah WNI secepat mungkin.

“Tentunya repatriasi jenazah WNI diupayakan sesegera mungkin,” ucap Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya KJRI Hong Kong Clemens Triaji Bektikusuma kepada kumparan pada Selasa (2/12).

“Namun demikian, tentu terdapat sejumlah faktor yang harus diperhatikan, termasuk perampungan proses identifikasi, verifikasi dan proses-proses lain yang dilakukan oleh otoritas setempat,” sambung dia.