Kebijakan Baru Trump untuk Kemlu AS: Diplomat Harus Satu Suara dengan Pemerintah

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato usai dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat di Rotunda Gedung Capitol, Washington, DC, Senin (20/1/2025). Foto: Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

Presiden Donald Trump memerintahkan reformasi di korps diplomatik AS. Dalam kebijakan reformasi ini, Trump ingin membatasi setiap perbedaan pendapat terkait kebijakan luar negeri.

Dikutip dari AFP, Kamis (13/2), dalam keputusan presiden yang sudah ditandatangani, Trump memerintahkan Menlu AS Marco Rubio mereformasi Kementerian Luar Negeri dan administrasi luar negeri.

"Untuk memastikan implementasi agenda kebijakan luar negeri presiden yang setia dan efektif," katanya.

Ia memperingatkan bahwa semua staf yang bekerja di Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan kewajiban luar negeri di bawah arahan dan wewenang presiden.

"Kegagalan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri presiden merupakan dasar untuk disiplin profesional, termasuk pemecatan," kata perintah yang dinamakan 'Satu Suara untuk Hubungan Luar Negeri Amerika' itu.

Perintah itu menargetkan diplomat karier dan pegawai sipil di Kemlu AS, yang pegawainya tersebar di seluruh dunia sebanyak 80 ribu orang.

Kebijakan ini dikeluarkan setelah Trump membekukan bantuan luar negeri AS -- dengan beberapa pengecualian, dan membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Keputusan presiden itu bahkan meminta Kemlu untuk merevisi atau menggantikan Manual Urusan Luar Negeri dan mengarahkan badan-badan yang ada di bawahnya untuk menghapus, mengubah atau mengganti buku pegangan, prosedur atau panduan apa pun yang tidak sejalan dengan kebijakan Trump.

Sudah menjadi lazim bagi pegawai negeri untuk bersikap non-partisan dan tunduk pada kebijakan pejabat dan diplomat terpilih, terlepas apa pun keyakinan mereka. Namun, hal itu tidak biasa disoroti dalam keputusan presiden.

Demi efisiensi pemerintah federal, Trump bekerja sama dengan Elon Musk untuk melacak pengeluaran publik mana yang dianggap boros atau bertentangan dengan kebijakannya, seperti program mempromosikan keberagaman dan kesetaraan.

Dalam keputusan presiden yang ditandatangani sehari sebelumnya, Trump memberikan hak veto de facto kepada Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dikepalai Elon Musk dalam perekrutan pegawai negara, menegaskan bahwa perekrutan harus dilakukan lewat konsultasi dengan DOGE.