Kecuali AS, Anggota DK PBB Sepakat Kelaparan di Gaza Krisis Buatan Manusia

Hampir seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, kecuali AS, sepakat kelaparan yang terjadi di Gaza adalah krisis buatan manusia.
"Kelaparan di Gaza harus segera dihentikan," ujar pernyataan bersama dikutip dari Reuters, Kamis (28/8).
14 anggota dewan juga menyerukan agar gencatan senjata tanpa syarat yang bersifat permanen segera dilakukan, diikuti dengan pembebasan semua sandera, dan meningkatkan bantuan substansial di seluruh Gaza. Israel juga didesak agar segera dan tanpa syarat mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan yang menyebabkan kelaparan di Gaza.
"Waktu sangat penting. Darurat kemanusiaan harus ditangani tanpa penundaan dan Israel harus mengubah arah [kebijakan pembatasannya]," demikian bunyi pernyataan bersama DK PBB.
Pernyataan ini disusun berdasarkan penetapan dari pemantau kelaparan global. Mereka menyatakan pada Jumat (22/8) lalu bahwa Gaza City dan sekitarnya secara resmi menderita kelaparan dan kemungkinan akan menyebar.
Penentuan itu berdasarkan Sistem Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang digunakan para pemantau. Mereka menyatakan 514.000 orang, seperempat dari total warga di Gaza, mengalami kelaparan dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 641.000 pada akhir September.
Hasil itu diprotes dan dibantah oleh Israel. Mereka menyatakan data itu salah dan bias, bahkan mengatakan survei IPC didasarkan pada data parsial yang sebagian besar disediakan oleh Hamas, dan tidak meliputi bantuan makanan yang masuk belakangan ini.
Penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, menyampaikan nada yang serupa dengan Israel. Ia mempertanyakan kredibilitas dan integritas laporan itu.
Kendati demikian, ia tidak menepis bahwa kelaparan memang terjadi di Gaza saat ini.
"Kita semua menyadari bahwa kelaparan adalah masalah nyata di Gaza dan bahwa terdapat kebutuhan kemanusiaan yang signifikan yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan tersebut merupakan prioritas bagi Amerika Serikat," ujarnya.
Total ada 15 negara anggota DK PBB yang terdiri dari 5 anggota tetap yakni AS, Rusia, China, Inggris dan Prancis, dan 10 anggota tidak tetap atau posisi yang digilir di antara negara anggota PBB lainnya setiap 2 tahun sekali. 10 anggota DK PBB tidak tetap saat ini adalah Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korsel, Sierra Leone, Slovenia, dan Somalia.
