KedaiKOPI: 66,5% Warga Nilai Pengampunan Koruptor Tingkatkan Perilaku Korupsi

Ilustrasi Korupsi. Foto: Indra Fauzi/kumparan

Lembaga survei KedaiKOPI mengungkapkan ada 66,5 persen masyarakat menilai wacana pemberian pengampunan bagi koruptor malah meningkatkan perilaku korupsi.

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo bilang, koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsinya akan diberikan pengampunan.

"Ternyata 66,5 persen merasa wacana tersebut tidak akan menimbulkan efek jera gitu ya, dan malah akan mendorong koruptor semakin bebas melakukan korupsi. Jadi ada indikasi penolakan nih, jika wacana ini diteruskan," kata Manajer Riset KedaiKOPI, Ashma Nur, dalam rilis survei KedaiKOPI di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Di sisi lain, Ashma mengungkapkan, mayoritas atau sekitar 62 persen masyarakat menganggap hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor terbilang ringan. Menurut dia, masyarakat juga cenderung pesimis terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Yang optimis hanya 40,3 persen. Sebanyak 59,7 persen merasa pesimis dengan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Pengampunan Koruptor versi Survei Kedai Kopi. Foto: Dok. Lembaga Survei Kedai Kopi

Pengampunan Koruptor versi Survei Kedai Kopi. Foto: Dok. Lembaga Survei Kedai Kopi

Survei ini dilakukan KedaiKOPI terkait 100 hari masa pemerintahan Prabowo-Gibran pada 23-29 Januari 2025. Survei dilakukan lewat metode Online-Computerized Assisted Self Interview (CASI) dengan 1201 responden WNI berusia 17-55 tahun.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan pernyataan bakal memaafkan koruptor bila mau mengembalikan aset negara yang dicuri di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024) waktu setempat.

“Hei, para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Prabowo.

“Tetapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kita akan menegakkan hukum,” ujar Prabowo.