Kejaksaan Usut 34 Kasus Mafia Tanah Selama 2020-2022, Kerugian Negara Rp 1,4 T

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana. Foto: Dok. Kejagung

Jajaran Kejaksaan melakukan penyidikan 34 perkara terkait mafia tanah di seluruh Indonesia sepanjang 2020-2022. Ditaksir kerugian dari negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi mafia tanah ini mencapai Rp 1,4 triliun.

“Bidang Tindak Pidana Khusus di seluruh Indonesia dalam menangani sejumlah perkara yang berkaitan dengan perkara pertanahan dengan nilai total kerugian kurang lebih mencapai Rp 1,4 triliun,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/6).

Sumedana merinci, total ada 35 penyelidikan kasus mafia tanah yang dilakukan oleh Kejaksaan seluruh Indonesia. Dari 35 kasus tersebut, 34 perkara sudah masuk tingkat penyidikan; 9 perkara sudah masuk penuntutan; 4 perkara masih dilakukan upaya hukum; dan 1 perkara eksekusi.

Kerugian negara akibat kasus-kasus tersebut mencapai Rp 1.445.635.409.212.

Sumedana mengatakan, sejumlah perkara yang sedang ditangani oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan di atas menarik perhatian masyarakat dan tersebar di sejumlah daerah.

Berikut rinciannya:

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Kejaksaan Tinggi DIY

Kejaksaan Tinggi NTT

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Kejaksaan Tinggi Maluku

Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan RI

Sumedana membeberkan bahwa sejak dibukanya hotline pengaduan pemberantasan mafia tanah hingga sekarang, Kejaksaan sudah menerima 525 laporan pengaduan (lapdu) dan penanganannya diteruskan ke masing-masing Kejati di seluruh Indonesia.

“Terdapat 213 lapdu telah ditindaklanjuti oleh 24 Kejaksaan Tinggi, sementara sisanya sebanyak 312 lapdu masih menunggu data dukung,” kata Sumedana.

Ilustrasi gedung Jam Pidsus, Kejagung. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Adapun rincian tindak lanjut dari 211 laporan pengaduan yang diterima Satgas Pemberantasan mafia tanah adalah sebagai berikut:

Lebih lanjut, Sumedana menjelaskan bahwa permasalahan tanah disebabkan oleh dua hal: kesejahteraan dan kepastian hukum atas tanah.

Terkait mafia tanah ini, tambahnya, Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat membantu dengan memberikan pertimbangan hukum (legal opinion), pendampingan hukum terhadap analisis kasus-kasus yang bermasalah secara hukum pertanahan.

Kejaksaan melalui surat kuasa khusus juga dapat berperan menjadi Pengacara Negara apabila timbul gugatan yang diajukan kepada Pemerintah.

“Kejaksaan Republik Indonesia berkomitmen untuk menuntaskan perkara terkait pertanahan yang sedang ditangani, serta Tim Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan RI siap untuk melakukan koordinasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang ada di Indonesia,” pungkasnya.