Kekayaan Nurul Ghufron Kini Rp 13,4 M, Melonjak Rp 4 M Sejak Jadi Pimpinan KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberi kuliah umum di Universitas Jember. Foto: Dok. Istimewa

Kekayaan Nurul Ghufron melonjak sejak menjadi Wakil Ketua KPK. Hal tersebut terlihat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Ghufron setiap tahunnya ke KPK.

Untuk melihat perbandingannya, kumparan menarik data dari e-LHKPN KPK sejak 2015. Terlihat, Ghufron yang pada saat itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember melaporkan harta kekayaan dengan jumlah Rp 712.574.500.

Dua tahun berselang, Ghufron kembali melaporkan harta kekayaannya ke KPK masih dalam jabatan Dekan FH Universitas Jember sebanyak Rp 1.832.777.249. Lalu pada 2018 masih sebagai Dekan FH Universitas Jember, Ghufron melaporkan harta Rp 6.740.496.249.

Setelah itu, pada 2019, Ghufron terpilih menjadi Wakil Ketua KPK. Dia masih tetap melaporkan harta kekayaannya ke lembaga antirasuah. Saat itu, dia melapor punya harta Rp 9.230.857.661, per 31 Desember 2019.

Setahun menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, harta Ghufron kembali naik menjadi Rp 13.489.250.570 pada 2020. Lebih dari Rp 4 M kenaikan harta Ghufron dalam setahun.

Pimpinan KPK Nurul Ghufron menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7). Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO

Berikut perbandingan 2 laporan LHKPN terakhir dari Nurul Ghufron:

Desember 2019:

• Tanah dan bangunan: 12 bidang tanah di antaranya dengan bangunan senilai Rp 8.220.000.000

• Alat transportasi: Suzuki Ertiga dan Pajero Minibus 2013 serta sepeda motor 2012 dengan nilai Rp 472.000.000

• Harta bergerak lainnya: Rp 137.977.500

• Kas dan setara kas: Rp 982.880.161

• Utang: Rp 582.000.000

• Total: Rp 9.230.857.661

Dalam LHKPN itu, tercatat semua asetnya berdasarkan perolehan sendiri.

Desember 2020:

• Tanah dan bangunan: 13 bidang tanah di antaranya dengan bangunan senilai Rp 11.080.000.000.

• Alat transportasi: Mobil Innova Reborn dan satu unit motor senilai Rp 297.000.000

• Harta bergerak lainnya: Rp 162.769.600

• Surat berharga: Rp 500.000.000

• Kas dan setara kas: Rp 2.706.880.970

• Harta lainnya: Rp 121.600.000

• Utang: Rp 1.379.000.000

• Total: Rp 13.489.250.570

Dalam LHKPN itu, tercatat ada penambahan aset berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp 2.860.000.000. Sejumlah aset juga nilainya naik. Aset-aset itu masih dicantumkan hasil perolehan sendiri.

Suasana jelang pengucapan sumpah pimpinan KPK periode 2019-2023, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12). Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Kekayaan Pimpinan KPK Lainnya:

Firli Bahuri

kumparan menarik 4 laporan LHKPN terakhir Firli Bahuri. Berikut datanya:

• 3 November 2017 menjabat sebagai Kapolda NTT: Rp 18.382.311.771

• 31 Desember 2018 menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK: Rp 18.226.424.386

• 31 Desember 2019 menjabat sebagai Ketua KPK: Rp 18.193.941.265

• 31 Desember 2020 menjabat sebagai Ketua KPK: Rp 19.581.595.227

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Lili Pintauli Siregar

• 31 Desember 2017 sebagai Wakil Ketua LPSK: Rp 70.532.899

• 31 Desember 2018 sebagai Wakil Ketua LPSK: Rp Rp 781.000.000

• 31 Desember 2019 sebagai Wakil Ketua KPK: Rp 1.563.000.000

• 31 Desember 2019 sebagai Wakil Ketua KPK: Rp 1.737.940.000

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) memberikan keterangan pers terkait OTT Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Alexander Marwata

• 31 Desember 2017 sebagai Wakil Ketua KPK: Rp 3.741.958.534

• 31 Desember 2018 sebagai Wakil Ketua KPK: Rp 3.968.145.287

• 31 Desember 2019 sebagai Wakil Ketua KPK: Rp 5.293.967.915

• 31 Desember 2020 sebagai Wakil Ketua KPK: Rp 7.050.282.224

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Nawawi Pomolango

• 30 September 2016 sebagai Ketua PN Jakarta Timur: Rp 950.689.321

• 31 Desember 2018 sebagai hakim tinggi Rp 1.893.800.000

• 31 Desember 2019 sebagai Wakil Ketua KPK: Rp 2.037.820.676

• 31 Desember 2020 sebagai Wakil Ketua KPK: Rp 2.224.073.000