Kelakar Komeng soal Pagar Laut: Harusnya Kerja Sama dengan Perusahaan Teralis

Anggota DPD sekaligus komedian Alfiansyah saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: Bay Ismoyo/AFP

Pagar laut dengan panjang 30,16 km terpasang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Berdirinya pagar laut tersebut menuai polemik di masyarakat.

Anggota DPD Alfiansyah Bustami (Komeng) turut mengomentari polemik pemasangan pagar laut tersebut. Dengan gaya nyeleneh, Komeng mengatakan, seharusnya pembuat pagar laut bekerja sama dengan perusahaan teralis.

“Itu harusnya ada kerja sama dengan perusahaan teralis jadi enak semuanya kerja, yang mager dapet duit yang dipagar juga dapet duit,” canda Komeng di Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Sementara itu, Pimpinan DPR RI bersama Komisi IV tengah menelusuri kasus pemasangan pagar laut yang hingga kini belum diketahui siapa pemasangnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan penelusuran tersebut dilakukan untuk mengetahui pihak yang sebenarnya terlibat.

“Nah, kita sudah minta komisi teknis, sekarang justru mengecek, siapa pihak yang bertanggung jawab karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku yang bertanggung jawab, gitu ada nelayan, ada kelompok masyarakat,” tutur Dasco kepada di Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Dasco melanjutkan, banyaknya pihak yang terlibat tersebut membuat DPR RI akhirnya menahan proses pemanggilan. Meskipun begitu, dia memastikan akan melakukan proses pengecekan hingga ke aparat penegak hukum.

“Nah, sehingga kalau tadi mau dipanggil, kita takut salah panggil. Sehingga sekarang ini langkah yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum, untuk kemudian kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu,” jelasnya.

Nantinya setelah masuk masa persidangan, kata Dasco, DPR RI akan mengirim komisi teknis untuk meninjau langsung lokasi pagar laut tersebut.

“Nanti, kalau sesudah masa sidang, itu mungkin kita akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan,” imbuhnya.