Kelompok Mahasiswa yang Lengserkan Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina Bentuk Parpol

Demonstran menyerbu istana Perdana Menteri Sheikh Hasina di Dhaka, Bangladesh, Senin (5/8/2024). Foto: K M ASAD / AFP

Kelompok mahasiswa yang berada di garda terdepan menggulingkan mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dijadwalkan akan meluncurkan partai politik minggu ini.

Dikutip dari Reuters, Senin (24/2), demonstrasi yang dipimpin kelompok Mahasiswa Melawan Diskriminasi (SAD) untuk menentang kuota pekerjaan sektor publik dengan cepat meluas menjadi gerakan pemberontakan nasional. Gerakan ini memaksa Hasina kabur ke India ketika demonstrasi mencapai puncaknya pada awal Agustus 2024.

Seorang sumber yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengungkapkan, kelompok mahasiswa itu sedang menyelesaikan rencana untuk meluncurkan partai baru dalam sebuah acara yang kemungkinan akan digelar pada Rabu mendatang.

Pemimpin mahasiswa dan penasihat untuk pemerintah sementara yang mengambil alih Bangladesh setelah Hasina lengser, Nahid Islam, diperkirakan akan memimpin partai itu sebagai ketua.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina memberikan pidato selama perayaan 75 tahun Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) di markas besar UNESCO di Paris pada 12 November 2021. Foto: Julien De Rosa / POOL / AFP

Nahid Islam telah menjadi tokoh kunci dalam mengadvokasi kepentingan mahasiswa dalam pemerintah sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Muhammad Yunus, yang telah memimpin Bangladesh sejak Agustus 2024. Dia disebut akan mundur dari posisinya saat ini untuk fokus memimpin parpol baru.

Meski demikian, Nahid Islam belum merespons permintaan untuk memberikan pernyataan.

Yunus mengatakan, pemilihan bisa saja digelar pada akhir 2025 dan banyak analis politik yakin bahwa partai yang dipimpin anak muda itu dapat secara signifikan mengubah lanskap politik Bangladesh. Yunus mengaku tidak tertarik mencalonkan diri.

Bangladesh menghadapi kerusuhan politik sejak Hasina kabur menyusul demonstrasi yang berlangsung selama berminggu-minggu, di mana lebih dari 1.000 orang tewas.

Komisi HAM PBB pada awal bulan ini mengatakan, pejabat dari pemerintahan Hasina sebelumnya dan aparatur keamanan secara sistematis melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius terhadap demonstran selama demonstrasi. Namun, Hasina dan partainya membantah melakukan pelanggaran apa pun.