Kelompok Relawan Jokowi di Pilpres, Bravo 5, Deklarasi Jadi Ormas

Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Ketua Bravo 5. Foto: Ferio Pristiawan/kumparan

Kelompok relawan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, Bravo 5, mendeklarasikan diri sebagai organisasi masyarakat.

Bravo 5 yang merupakan kumpulan purnawirawan TNI pendukung Jokowi itu juga mengubah nama menjadi Pejuang Bravo 5.

Menteri Agama, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, yang sebelumnya menjadi ketua di Bravo 5, juga akan mengomandani Pejuang Bravo 5.

Ia menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Pembina Pejuang Bravo 5. Fachrul Razi juga menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD, Menaker Ida Fauziah, dan Alwi Shibab sebagai anggota Dewan Pembina Pejuang Bravo 5.

Deklarasi ormas Pejuang Bravo 5 dipimpin langsung oleh Fachrul Razi. Ia ingin ormas ini dapat mendukung visi misi pemerintah untuk menciptakan Indonesia maju.

"Dengan resmi saya melantik Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Bravo 5. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi pengabdian saudara dan saudari Pejuang Bravo 5 dalam mendukung Indonesia maju," kata Fachrul di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (1/2).

Fachrul Razi meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Setelah itu, Wakil Ketua Pejuang Bravo Lima Sumardi memimpin seluruh pimpinan pusat ormas untuk membacakan deklarasi.

"Kami ormas Pejuang Bravo 5 yang bertransformasi dari relawan Bravo 5 telah berjuang mendukung Bapak Joko Widodo sejak Pilpres 2014," kata dia yang diikuti seluruh pengurus ormas.

Sumardi mengatakan, transformasi Bravo 5 menjadi ormas semata-mata untuk membantu pemerintahan Jokowi. Apalagi, kata dia, terdapat sejumlah ancaman yang menganggu NKRI.

"Saat ini (Bravo 5) kembali bertekad untuk tetap berjuang bersama pemerintah, membangun Indonesia maju. Kami menyadari saat ini terdapat berbagai hakikat ancaman terhadap eksistensi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945," ucapnya.

"Kami senantiasa bertekad ikut membantu pemerintah dalam mengamankan bangsa dan negara dari ancaman berita bohong dan fitnah, intoleransi, politik identitas, dan terorisme serta pecahnya NKRI. Untukmu kerukukan dan kedamaian Indonesiaku," tutur Sumardi mengakhiri deklarasi.