Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut dalam acara halal bi halal bersama Ormas Islam.

Ada yang mendukung, namun ada juga yang menentang pembubaran ormas tersebut.

Sebelum resmi dibubarkan, HTI mengaku tak pernah mendapat surat peringatan apa pun dari pemerintah.

Mereka menilai Presiden Jokowi diktator.

Jemaah HTI dari berbagai cabang di Indonesia, diimbau untuk senantiasa bertawakal (berserah diri) kepada Allah.

Pelaksanaan Perppu Ormas dianggap Komnas HAM berpotensi melanggar HAM dan mengancam demokrasi.

Perppu Ormas harus mendapat persetujuan DPR untuk bisa ditetapkan menjadi undang-undang.

Gerindra menyebut penerbitan Perppu tak memenuhi ketentuan 'kegentingan yang memaksa'.

Bila tak disetujui DPR, Perppu Pembubaran Ormas Anti Pancasila ini tak bisa disahkan.

Presiden PKS menilai pemerintah hanya perlu melakukan amendemen Undang-undang sebelumnya soal ormas.