Keluhkan Gaji Kurang, 155 Ribu PNS di Kanada Akan Mogok Kerja Massal

Polisi Kanada maju ke arah pemrotes di depan Parliament Hill, di Ottawa, Ontario, Kanada, Sabtu (19/2/2022). Foto: Patrick doyle/REUTERS

Sedikitnya 155 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kanada yang menuntut kenaikan gaji akan menggelar mogok kerja massal pada Rabu (19/4).

Layanan pajak hingga imigrasi diperkirakan akan turut terhambat akibat kekecewaan publik ini.

Dikutip dari AFP, kabar soal penyelenggaraan mogok kerja massal tersebut dikonfirmasi oleh Presiden Aliansi Pegawai Negeri Sipil Kanada (Public Service Alliance of Canada/PSAC), Chris Aylward, kepada wartawan pada Selasa (18/4) malam waktu setempat.

“Kami berada di awal mulainya mogok massal bersejarah [untuk mencapai] kesepakatan yang memperhitungkan biaya hidup,” kata Aylward.

Menurut perkiraan PSAC, hampir sepertiga PNS di penjuru Kanada diperkirakan akan mogok kerja di lebih dari 250 lokasi.

Adapun amarah para pekerja ini pecah, setelah hasil negosiasi PSAC dengan pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau selama berbulan-bulan gagal mencapai kesepakatan mengenai penambahan gaji untuk mengimbangi inflasi dan kenaikan biaya hidup.

Kanada terakhir kali mengalami pemogokan sebesar ini pada 1991.

PM Kanada Justin Trudeau. Foto: Dave Chan / AFP

Dalam negosiasi dengan pemerintahan Trudeau, para PNS mengajukan sejumlah tuntutan yang dianggap bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Di antara tuntutan-tuntutan tersebut, mereka meminta kenaikan gaji sebesar 13,5 persen selama tiga tahun, atau 4,5 persen per tahun untuk mengimbangi inflasi.

Namun, pemerintah tidak dapat menyanggupinya — membalas tuntutan mereka dengan tawaran kenaikan gaji sebesar sembilan persen selama tiga tahun.

Selain kenaikan gaji, PSAC juga menginginkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal bekerja dari mana saja atau biasa disebut dengan telecommuting (Work From Anywhere/WFA).

Sebab, sejak pembatasan pandemi COVID-19 dicabut, PNS yang telah bekerja secara telecommuting diharapkan untuk kembali bekerja dari kantor sebanyak dua atau tiga hari dalam seminggu.

Atas dasar tidak dapat terpenuhinya tuntutan-tuntutan itulah, PSAC memutuskan untuk menggelar mogok kerja. Pihaknya pun mengancam akan ada ketidakseimbangan yang akan terjadi apabila situasi ini tidak kunjung diperhatikan oleh pemerintah.

“Perselisihan ketenagakerjaan diperkirakan akan memperlambat atau sepenuhnya menutup beberapa layanan federal, termasuk pemrosesan aplikasi imigrasi dan paspor,” kata PSAC dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Ottawa di sisi lain dalam sebuah pernyataan telah memprediksi hal tersebut dan mewanti-wanti masyarakat atas kendala yang ditimbulkan.

“Sebagai akibat dari aksi pekerja, warga Kanada harus memperkirakan bahwa beberapa layanan Pemerintah Kanada akan tertunda atau tidak tersedia,” bunyi pernyataan itu.