Kelurahan Pasar Minggu Tanpa Ahok: Baik-baik Saja

Kantor Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Foto: Wanda Nur/kumparan)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengklaim Jakarta semrawut sejak Ahok cuti kampanye 28 Oktober lalu. Hal itu dibuktikan dengan tur sehari pada Minggu (22/1) kemarin, pelayanan menurun hingga PKL menjamur. Benarkah?

kumparan mencari tahu kebenaran klaim itu dengan mendatangi beberapa lokasi pelayanan, salah satunya kantor Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Apakah benar pelayanan menurun saat Jakarta tak dipimpin Ahok?

Bambang (48), warga setempat, datang ke Kelurahan Pasar Minggu sekitar pukul 13.00 WIB untuk mengurus surat. Menurutnya, pelayanan di Pasar Minggu bagus dan tidak ada kendala sama sekali. Termasuk tidak ada pungli.

"Nggak ada macem-macem," kata Bambang, Senin (23/1).

Bambang, mengurus surat di Kel Pasar Minggu (Foto: Wanda Nur/kumparan)

Dia menyebut tidak ada perubahan pelayanan meski Ahok cuti kampanye. "Kayaknya nggak ada, seperti biasa aja. Alhamdulillah bagus," ujarnya.

Alam (31), seorang petugas PPSU (Penanganan Sarana dan Prasarana Umum di dalam kantor kelurahan, juga menyatakan tidak ada perubahan setelah Ahok cuti kampanye pada 28 Oktober lalu.

"Oh nggak ada, sama di sini. Bagus, disiplin di sini. Engga ada (keluhan dari warga). Kalau jelek pasti banyak yang complain. Bagus semua. Enggak ada perbedaan sama aja," beber Alam.

Seorang warga lainnya yang tak mau disebut nama (78), mengatakan jika ditarik agak jauh, sejak Jokowi menjadi Gubernur sampai Ahok, memang pelayanan di kelurahan jadi tertib. "Nggak ada lagi yang bandel di kelurahan," ucap mantan ketua RW itu.

Bahkan hampir setiap bulan ada pergantian lurah dan perangkatnya untuk memastikan kelurahan bersih dari praktek kotor. Lalu sejak Ahok kampanye, budaya itu tetap berjalan baik.

"Ahok cuti pun tetep disiplin dan bersih. Nggak ada perbedaan antara sebelum dan saat Ahok cuti," ujarnya.

Susunan organisasi Kelurahan Pasar Minggu (Foto: Wanda Nur/kumparan)

Sistem Sudah Berjalan

Lurah Pasar Minggu, Arif Abidin Muchlis, mengkonfirmasi komentar warga soal pelayanan yang berlangsung di kantornya. Menurutnya ada aturan dan sistem yang berjalan, jadi tidak tergantung pada gubernur.

"Kalau menurut saya kita tetap sesuai dengan aturan, dengan sistem. Karena namanya pegawai negeri hadir pukul 07.30 WIB tetap hadir 07.30 WIB. Kemudian juga menggunakan masa kerja itu sesuai dengan aturan," ucap Arif kepada kumparan di ruang kerjanya.

"Tugas dari pimpinan apa ya kita kerjakan. Nggak ada perubahan sih. Secara mendasar nggak ada," imbuhnya.

Menurut Ali, kalau ada perubahan karena Ahok sedang cuti, tentu sudah banyak warga yang protes. Tapi selama ini semua tertib, termasuk kehadiran para pegawai kelurahan tepat waktu.

Daftar hadir kerja PPSU (Foto: Wanda Nur/kumparan)

"Kita ada saber pungli, kemudian ada Qlue, ada Smart City, dan sebagainya. Jadi semua itu pengawasan yang justru kita tidak tahu, tidak lihat dan kita tidak bisa rasakan. Kita menyadari pasti ada (pengawasan), tapi ya minimal contoh dari (reportase) teman-teman wartawan dan sebagainya kan bisa kan," paparnya.

Begitu juga menurutnya tidak ada keluhan dari warga terkait pelayanan di kelurahan pasca Ahok cuti. Bagi Ali, terpilih atau tidaknya Ahok bukan berarti sistem dan budaya yang sudah bagus jadi rusak lagi.

Halaman Kantor Kelurahan Pasar Minggu (Foto: Wanda Nur/kumparan)

"Prinsipnya ya kita akan tetap mendukung kebijakan Pak Gubernur Ahok ya. Ya kalau itu memang positif ya kita akan lanjutkan, dan nanti beliau selesai cuti pun kita akan tetap eksis untuk mendukung kebijakan beliau," kata Ali.

Apakah ada intruksi dari Plt Gubernur DKI Sumarsono selama Ahok cuti?

"Kalau untuk Plt ya prinsipnya dia melanjutkan saja sih. Melanjutkan apa yang telah diprogramkan oleh Pak Gubernur Ahok gitu ya. Mungkin di 2017 ini penyesuaian kan dengan program di 2017," jawab Ali.

"Tidak ada sih yang terlalu berubah, karena memang pejabat-pejabat dan kebijakannya masih sama," imbuhnya.