Kemdiktisaintek Minta Dana Penelitian Tak Ikut Terdampak Efisiensi Anggaran

Dirjen Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Fauzan Adziman dalam acara Ngopi Bareng Kemdiktisaintek di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meminta agar dana penelitian tak ikut terdampak efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Riset dan dan Pengembangan Kemdikti, Fauzan Adziman, dalam acara Ngopi Bareng Kemdiktisaintek di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Selasa (11/2).

"Ini salah satu feedback yang akan kami bangun bahwa untuk dana penelitian sebaiknya tidak dipotong," kata Fauzan.

Fauzan membeberkan, dana penelitian yang selama ini dianggarkan terbilang kecil, hanya Rp 1,2 triliun. Menurut dia, dari ratusan ribu dosen yang mengajukan proposal penelitian hanya 7 persen di antaranya yang bisa dibiayai.

"Jadi kalau kita memang kurangi, itu lebih sedikit lagi dosen yang bisa mendapatkan dana penelitian. Jadi memang efisiensi ini agak sulit, terutama karena ada sisi pengurangan jumlah dosen yang bisa mendapatkan penelitian," jelas dia.

Namun demikian, Fauzan menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan diskusi untuk melakukan penyesuaian terkait adanya efisiensi anggaran ini. Akan dipilah lebih dulu riset-riset yang kiranya bisa dilakukan penundaan.

Salah satu bidang riset yang akan menjadi prioritas saat ini adalah terkait dengan program Asta Cita dari Presiden Prabowo.

"Mulai tahun ini kita tidak hanya dari bidang-bidang itu saja, tapi juga Asta Cita dan memang masalah-masalah yang kita bicarakan. Tadi salah satunya yang sudah kita bahas, yang nomor 1 yang terpenting adalah sekarang swasembada pangan, energi, air. Itu menjadi salah satu program utama," tuturnya.

Dirjen Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Fauzan Adziman dalam acara Ngopi Bareng Kemdiktisaintek di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.

Dalam Inpres tersebut, Presiden memberikan arahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, serta bupati dan wali kota untuk meninjau ulang penggunaan anggaran secara efisien.

Penghematan yang diinstruksikan mencapai Rp 306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga, sementara Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.