Kemenag: Anggaran Perjalanan Dinas Rawan Dipotong, padahal Buat Layanan Haji

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di DPR. Foto: Dok Kemenag

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyebutkan beberapa kendala dalam menyusun rencana anggaran BPIH baik dari BIPIH nilai manfaat maupun APBN setiap tahunnya.

Salah satunya adalah pemotongan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji, khususnya perjalanan dinas.

“Biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji rentan terkena penghematan anggaran karena anggaran perjalanan dinas dianggap lebih dominan,” kata Hilman dalam rapat pembahasan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (20/2).

Hilman menjelaskan perjalanan dinas itu dilakukan demi pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Sebab, tim akan bolak-balik ke Arab Saudi untuk mengurus berbagai hal untuk pelayanan haji.

“Sedangkan, banyaknya anggaran perjalanan dinas pada anggaran DJPHU itu digunakan untuk penyediaan layanan jemaah haji di asrama haji, layanan di Arab Saudi, dan perjalanan dinas petugas haji,” kata Hilman.

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Makkah di Mina, Makkah, Arab Saudi, Selasa (18/6/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Hilman juga menjelaskan dalam penyusunan biaya penyelenggaraan ibadah haji belum ada pemisahan yang transparan dan jelas antara berbagai komponen baik itu APBN, Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), dan Nilai Manfaat.

Sehingga sulit mengetahui mana yang murni berasal dari jemaah (Bipih) dan mana yang berasal dari subsidi atau nilai manfaat. Jemaah juga menjadi tidak tahu pasti berapa biaya riil yang mereka tanggung dan berapa yang disubsidi.

“Belum adanya pemisahan yang jelas komponen BPIH yang bersumber dari APBN, Bipih, nilai manfaat, efisiensi, dan sumber lain yang sah,” kata Hilman dalam rapat.

Hilman lalu mencontohkan biaya pesawat sebenarnya adalah komponen yang murni dibayar oleh jemaah, tetapi dalam perhitungan BPIH, biaya ini mungkin saja disubsidi atau dikombinasikan dengan nilai manfaat tanpa pemisahan yang jelas.

“Jadi ini komponen-komponen ini diselipkan ya untuk nilai manfaat misalnya kepada BPIH dengan komponen-komponen yang berbeda yang masih murni misalnya untuk BIPIH itu adalah biaya pesawat yang murni dari jemaah,” katanya.

Tentunya ini menjadi polemik ketika pembahasan perencanaan anggaran karena tidak ada batasan tegas antara komponen yang berasal dari APBN, Bipih, atau nilai manfaat, khususnya ketika menentukan besaran subsidi dan pengelolaan dana haji.

Oleh karena itu perlu dibuat sistem pemisahan anggaran yang jelas dan transparan dan diatur dalam RUU Haji dan Umrah yang sedang digodok oleh DPR. Dengan begitu, jemaah dan publik bisa memahami dengan jelas bagaimana biaya haji dihitung dan dari mana sumber dananya