Kemenag Minta Saudi Izinkan Jemaah Haji RI Pakai Nusuk Digital

Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief, saat Bimtek di Asrama Haji Cipondoh. Foto: Moh Fajri/kumparan

Pendistribusian Kartu Nusuk kepada jemaah haji masih menemui kendala. Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi hal ini, salah satunya mengizinkan menunjukkan Nusuk digital.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, saat ini tim tengah menguji coba masuk ke nusuk digital dan platform Tawakalna. Caranya memasukkan data jemaah yang belum mendapatkan kartu Nusuk ke dua aplikasi itu.

Hasilnya, jemaah yang belum mendapatkan kartu nusuk tetap terdaftar di Nusuk Digital.

"Tapi yang kita masih belum kita pastikan adalah apakah dengan menunjukkan itu boleh atau tidak. Ini harus juga kami uji coba. Insyaallah nanti malam koordinasi dengan Saudi andaikan saja pembagian kartu tersebut, izin itu masih terkendala belum semua, kita harapkan pakai digital bisa," kata Hilman di Jakarta, Rabu (21/5).

Kartu Nusuk Haji, kartu identitas jemaah haji 2025. Foto: Dok @makkahregion

Nusuk merupakan kartu yang harus dimiliki jemaah haji untuk bisa masuk ke Makkah. Pemerintah Arab Saudi saat ini memperketat pintu masuk menuju Makkah sehingga punya visa haji saja tidak cukup.

Kondisi ini diperparah dengan adanya sejumlah pihak yang ditangkap karena masuk ke Makkah tanpa visa haji. Hilman mendengar laporan, pihak yang ditangkap cukup banyak dari Indonesia sehingga ini mempengaruhi petugas keamanan dalam memeriksa kelengkapan dokumen jemaah haji Indonesia.

"Alhamdulillah belum ada kasus, belum ada ditolak masuk karena kita jaga. Memang ada yang tidak sabar, karena temannya sudah jalan, tapi kita di sini tidak mau terlalu mudah melepas karena kami ingin sekali jalan tidak ada yang ditolak," tambah dia.

Hilman memastikan syarat Nusuk juga diberlakukan kepada jemaah haji seluruh dunia. Kini, Kemenag tengah memperkuat pelayanan lewat syarikah yang sudah berlangsung.

Sistem syarikah saat ini juga terbilang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Syarikah sebagai perusahaan penyedia layanan jemaah haji sepenuhnya sudah diakreditasi dan terseleksi oleh Kerajaan Arab Saudi.

Ada puluhan syarikah yang disiapkan Arab Saudi. Indonesia akhirnya memilih menggunakan jasa dari 8 syarikah.

Jemaah haji usai salat jumat di Masjidil Haram, Makkah, Jumat (16/5). Foto: Moh Fajri/kumparan

Namun, Hilman mengakui, penggunaan 8 syarikah untuk melayani 221 ribu jemaah haji punya konsekuensi yang lebih kompleks. Misalnya, saat awal keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.

Sistem yang sudah disiapkan Kemenag, yakni satu kloter ditangani satu syarikah. Tapi, dalam perjalanannya ada sebagian kloter yang tidak bisa berangkat semua karena berbagai permasalahan: visa belum terbit hingga masalah kesehatan.

Agar kursi kosong di pesawat jumlahnya tidak besar, Kemenag harus memajukan sejumlah jemaah dari kloter lain untuk mengisi kekosongan di kloter sebelumnya. Tantangan lainnya, kedua kloter ini ditangani oleh syarikah yang berbeda.

Dampaknya, ada sejumlah suami-istri, orangtua-anak, atau lansia-pendamping yang terpisah dari rombongannya. Di awal syarikah berkeras hanya ingin melayani jemaah sesuai dengan catatan yang dipegangnya.

Namun, Kemang dan Pemerintah Arab Saudi berkoordinasi hingga akhirnya diizinkan jemaah kembali sesuai dengan mahramnya atau pendampingnya.

"Kerajaan Saudi sekarang sudah mengizinkan satu pesawat ada beberapa syarikah tak jadi masalah. Yang harus diperkuat, konsistensi data yang awal kita sampaikan dengan data terbaru paska kejadian adanya perubahan," kata Hilman.

Petugas membantu mendorong kursi roda yang dinaiki seorang calon haji Indonesia kloter JKG 01 dari Madinah sesampainya di Hotel Al Ghader, Syisyah, Makkah, Arab Saudi, Sabtu (10/5/2025). Foto: Andika Wahyu/ANTARA FOTO

Hilman menegaskan penggunaan 8 syarikah dalam melayani jemaah haji juga berdampak positif bagi pelayanan terhadap jemaah, terutama dalam sistem identifikasi jemaah. Soal lain, saja bila ditemukan ada keluhan, masalah, bisa lebih cepat tertangani karena tidak bertumpu pada satu pihak saja.

"Kita bisa lebih cepat mengidentifikasi siapa yang layani, kita bisa telusuri cepat, kita bisa koordinasi dengan cepat. Kalau sebelumnya misalnya masalah di mana mana, kita hanya koordinasi sama satu orang. Kita coba terus fokus pada layanan itu," ucap dia.