Kemenag Protes Keras Garuda Imbas Jemaah Haji Embarkasi Balikpapan Delay 28 Jam

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief Foto: Dok Kemenag

Penerbangan jemaah haji kelompok terbang 9 Embarkasi Balikpapan (BPN-09) mengalami keterlambatan atau delay hingga 28 jam. Kementerian Agama kembali melayangkan protes keras kepada Garuda Indonesia karena hal tersebut.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menilai kinerja Garuda Indonesia terhadap pelayanan jemaah haji tahun ini sangat buruk seiring delay penerbangan yang terus berulang.

Keterlambatan yang dialami jemaah BPN-09 bahkan terjadi lebih dari sehari yakni 28 jam. Sebelumnya, jemaah haji kloter 3 Embarkasi Kualanamu (KNO-03) juga mengalami delay selama 12 jam.

“Kita protes keras Garuda Indonesia atas kembali terjadinya delay penerbangan jemaah haji Indonesia pada fase pemulangan. Delay lagi dan lagi. Berulang terus. Kita nilai kinerja Garuda Indonesia tahun ini sangat buruk, tidak profesional," tegas Hilman Latief dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Senin (8/7/2024).

“Dengan kejadian ini, Kementerian Agama akan mempertimbangkan kembali keterlibatan Garuda Indonesia pada penerbangan jemaah haji di tahun mendatang,” sambungnya.

Kloter BPN-09 terdiri dari 324 jemaah. Mereka berasal Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Mereka seharusnya pulang ke Tanah Air, pada 6 Juli 2024, pukul 13.40 waktu Arab Saudi (WAS).

Mereka sudah berada di bus dan siap ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah saat diinformasikan adanya delay penerbangan dan baru akan diterbangkan pada Minggu, 7 Juli 2024, sekitar pukul 17.40 WAS (Waktu Arab Saudi).

“Pemberitahuan dari pihak Garuda Indonesia juga sering mendadak. Bahkan jemaah sudah berada di bus dan siap menuju Bandara AMAA Madinah baru diinfo kalau ada delay. Ini kejadiannya mirip dengan KNO-03. Jelas Garuda Indonesia tidak profesional,” ucap Hilman

Delay semacam ini, kata Hilman, membuat jemaah lelah. Mereka terpaksa harus membawa koper kabin kembali karena sudah di bus baru diinfo kalau ada delay.

"Ini kan melelahkan,” kata Hilman.

Direktur Layanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab yang juga selaku Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat 1444 H/2023 M Foto: Kemenag RI

Protes senada disampaikan oleh Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab. Menurutnya, kinerja Garuda pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini betul-betul sangat buruk.

Bahkan, katanya, pada pekan pertama fase pemulangan jemaah haji, lebih 50% penerbangan mengalami keterlambatan. Dari 52 kloter, sebanyak 38 kloter terbang tidak sesuai jadwal karena mengalami keterlambatan.

“Pada pekan kedua pemulangan, total sudah ada 155 kloter jemaah haji Indonesia yang sudah diterbangkan Garuda Indonesia ke Tanah Air. Dari 155 kloter, ada 75 kloter yang mengalami keterlambatan atau 48,39%,” sebut Saiful Mujab.

“Kalau pekan pertama ada KNO 03 yang delay 12 jam 30 menit, pekan kedua ini ada BPN 09 yang delay hingga 28 jam 10 menit. Ini sangat parah,” sambungnya.

Saiful meminta Garuda Indonesia fokus pada upaya perbaikan kinerja pada sisa penerbangan pemulangan jemaah haji Indonesia. Pastikan pesawat yang akan digunakan siap dan ada. Kru pesawat juga siap bertugas, sehingga potensi terjadinya keterlambatan atau delay penerbangan tidak terulang. Persiapkan pesawat cadangan pengganti pesawat bermasalah, sesuai kontrak kerja dengan Kementerian Agama.

"Kasihan jemaah kalau Garuda delay terus. Belum lagi jemaah harus naik pesawat domestik ke provinsi asal yang harus tertunda karena lambat dari Arab Saudi. Dampaknya signifikan dan ini menjadi tanggung jawab Garuda. Saya minta Garuda fokus pada perbaikan kinerja. Layani jemaah haji Indonesia dengan baik dengan tidak membuat jadwal penerbangan delay," katanya.

Garuda minta maaf

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra memohon maaf atas banyaknya keterlambatan atau delay penerbangan Haji 2024/1445 H.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR pada Rabu (3/7) lalu, Irfan mengakui seluruh keterlambatan tersebut merupakan kesalahan manajemen Garuda Indonesia.

Kita tentu saja memohon maaf atas banyaknya delay di luar kemampuan kita, memohon maaf atas ini kepada seluruh jemaah dan seluruh stakeholder, dan memang semua ini tanggung jawab penuh dari manajemen khususnya saya sendiri sebagai direktur utama," ucapnya.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Irfan Setiaputra usai diskusi mengenai tantangan industri transportasi udara Indonesia dalam menghadapi unruly passenger dan aerophobia di Jakarta, Kamis (20/6/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Irfan menambahkan, pihak manajemen menanggung penuh dampak yang timbul akibat keterlambatan penerbangan baik itu keberangkatan maupun kepulangan jemaah haji.

"Kita tidak mau menyampaikan alasan apa pun, memang delay itu faktanya delay, tapi walaupun ada delay kita ingin mengupayakan para jemaah tetap merasa nyaman," tuturnya.

Irfan mencatat untuk keberangkatan haji, terdapat 262 penerbangan dengan persentase on time atau tepat waktu 32 persen, delay 21 persen, dan advance atau lebih awal dari waktu yang ditentukan 47 persen.

Ada dua permasalahan saat keberangkatan haji, yaitu masalah percikan api dalam mesin dalam salah satu penerbangan embarkasi Makassar, dan keterlambatan pengiriman pesawat oleh lessor di embarkasi Solo.

"Penyebab utama lebih kepada aspek operasional sebesar 86 persen dan 14 persen disebabkan oleh aspek teknis itu purely terkait dengan kerusakan pesawat dan yang lain aspek operasional baik penumpang terlambat maupun ATC tidak memberikan izin terbang karena penuh dan sebagainya," jelas Irfan.

Selain keberangkatan yang delay, Irfan juga mengungkapkan ada keterlambatan saat kedatangan di Jeddah maupun Madinah, karena padatnya lalu lintas bandara saat musim haji.

Irfan melanjutkan, kondisi yang sama juga terjadi saat fase pemulangan haji yang akan berakhir pada 21 Juli 2024, yaitu persentase delay sebesar 29 persen, on time 44 persen, dan advance 28 persen.

Sebanyak 4 persen dari keterlambatan disebabkan aspek armada atau teknis, sementara 96 persen disebabkan aspek operasional dan layanan di Arab Saudi.