Kemenag Serahkan Urusan Aliran Dana Al-Zaytun ke NII ke PPATK

Pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang (tengah) berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7/2023). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengindikasikan ada aliran dana Al-Zaytun kepada kelompok Negara Islam Indonesia (NII).

Merespons hal ini, pihak Kementerian Agama menyebut menyerahkan urusan penelusuran dana itu kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

“Iya pasti (koordinasi PPATK). Kan Pak Mahfud sudah menyampaikan informasi rekening kan, itu kerjanya PPATK, bukan kerjaan saya,” kata Direktur Pendidikan Diniyah (PD) dan Pondok Pesantren (Pontren) Waryono Abdul, saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (4/7).

Sementara, soal bantuan rutin dana BOS (Biaya Operasi Sekolah) dari Kemenag untuk para santri, Waryono menyebut alokasi dana BOS itu sesuai aturan yang berlaku, bukan ilegal.

“Sepanjang masih memenuhi regulasi UU, itu salah satu hak anak didik, sesuai UU, kita jangan sampai bertentangan dengan UU,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menyebut ada indikasi penggalangan dana yang dilakukan di Ponpes Al-Zaytun untuk membiayai aktivitas kelompok Negara Islam Indonesia (NII).

"Ada (indikasi NII). Belum sedetail itu tapi arahnya penggalangan dananya ke arah sana (NII)," kata Ridwan di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (3/7).

Berdasar data dari Kemenag, Al-Zaytun mengelola madrasah mulai dari jenjang ibtidaiyah (SD) sebanyak 1.289 siswa, tsanawiyah (SMP) 1.979 siswa, hingga Aliyah (SMA) 746 siswa. Para siswa mendapat dana BOS dari pemerintah.