Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.2

ADVERTISEMENT
Umrah mandiri saat ini menjadi tren di Indonesia. Jemaah umrah yang berangkat sendiri mengatur keperluannya sendiri mulai dari transportasi, penginapan hingga konsumsi.
ADVERTISEMENT
Namun, umrah dengan cara seperti itu tidak disarankan Kemenag. Dirjen PHU Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap alasannya.
“Konsep pemerintah ini, lebih kepada perlindungan jemaahnya, memastikan bahwa mereka tidak telantar, mereka tidak tertipu, karena ini melibatkan jumlah orang yang banyak di sana,” kata Hilman saat ditemui di Kompleks Parlemen usai rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (24/2).
Hilman mencontohkan betapa rumitnya mencari akomodasi tempat tinggal bagi jemaah saat menjalankan ibadah umrah dan haji.
“Yang pakai travel saja mungkin masih ada dispute nih, antara travel dengan pemilik hotel, sudah disewa katanya atau sudah booking, dipindahin ini itu,” kata Hilman.
“Nah, sekarang kalau kita biarkan apalagi yang belum punya pengalaman berangkat sendiri, digituin dia gimana?" sambungnya.
ADVERTISEMENT
Hilman lalu menjelaskan mengenai teknis penggunaan visa transit yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Visa itu memungkinkan wisatawan untuk singgah di Arab Saudi hingga 96 jam atau 4 hari.
Banyak wisatawan yang memanfaatkan waktu transit ini untuk melaksanakan ibadah umrah, hal ini diperbolehkan oleh pemerintah.
“Tetapi kalau ada orang berangkat ya, transit visa untuk umrah juga sekarang sudah difasilitasikan, jadi orang mau ke Eropa, ke Turki lewat Saudi, lewat Jeddah, turun di situ kemudian umrah dulu, berangkat nanti kan sudah bisa,” kata Hilman.