Kemenag Usul Ada Badan Lebih Fleksibel Urus Bisnis Pelayanan Haji

Dirjen Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. Foto: Dok Kemenag

Dirjen Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengusulkan ada satu lembaga yang fleksibel mengurusi soal kerja sama pelayanan haji. Saat ini, kerja sama tersebut masih dipegang oleh Kemenag.

"Salah satu concern kami, adalah lembaga yang nanti ke depan, bukan untuk pelaksanaan (haji) besok, tapi ke depannya, bagaimana sebetulnya kita juga punya institusi yang betul-betul bisa mengimbangi transformasi kelembagaan di Saudi yang sudah hampir semuanya oleh sektor swasta," kata Hilman dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (19/2).

"Jadi saat ini kan kami sebagai Kementerian berurusan dengan satu, dua, dapur ya, dengan satu, dua, hotel, kalau ada dispute kementerian dengan satu dapur, tengkar," sambungnya.

Menurut Hilman, Kemenag secara langsung kurang sepadan apabila harus menghadapi pihak swasta dalam hal ini utusan katering atau perhotelan secara langsung. Sehingga, hemat dia, perlu ada lembaga khusus yang lebih fleksibel untuk mengurusi hal seperti itu.

"Nah mungkin kah ada semacam, kalau kami di PHU saat ini memang belum punya BLU (Badan Layanan Umum), tapi asrama haji itu UPT (Unit Pelaksana Teknis), kita belum ada BLU, UPT. Jadi mungkin kah nanti ada sektor di bawah lembaga nanti lebih fleksibel urusi bisnis lebih teknis penyelenggaraan ibadah haji," kata dia.

"Ini menarik, terutama (badannya dibentuk) di luar negeri. Kalau di dalam negeri saya kira dengan UPT layanan haji bisa dilakukan," pungkasnya.