Kemendagri Gratiskan Biaya Bagi Lembaga untuk Verifikasi Data Kependudukan

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Foto: Dok. Istimewa

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggratiskan pemanfaatan verifikasi data kependudukan, seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan data KTP elektronik yang diakses oleh Kementerian/lembaga dan pihak swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil.

Layanan akses verifikasi data gratis, menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, adalah sebagai upaya membangun ekosistem sekaligus jejaring dan memberi manfaat konkret bagi lembaga pengguna.

"Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama gratis adalah wujud manfaat yang bisa diberikan Dukcapil kepada instansi dan lembaga tersebut demi mengoptimalkan penerapan kebijakan Satu Data Kependudukan di Tanah Air," kata Dirjen Zudan pada forum virtual studium generale atau kuliah umum virtual bertajuk 'Re-Programming dan Rebranding Dukcapil' bersama program studi Magister Menejmen UNS (Universitas Sebelas Maret), Sabtu (12/6).

Lebih lanjut Zudan, mengatakan, semangatnya adalah bahwa Dukcapil harus bisa memberi manfaat.

"Ekosistemnya kita bangun, nanti manfaat ini akan memperbesar ekosistem," ujarnya.

Zudan mengungkapkan, dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat ada lebih dari 6 miliar kali NIK di-klik atau di hit selama 6 tahun terakhir oleh lebih dari 1800 lembaga yang menjadikan data Dukcapil sebagai verifikator.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Foto: Dok. Istimewa

Jumlah klik itu, jika dikalikan biaya Rp1.000/klik, jumlahnya mencapai Rp 6 triliun. Ini adalah nominal yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika Dukcapil menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.

Bagi lembaga perbankan, asuransi, menurut Zudan, harga Rp 1.000/klik adalah harga yang murah. Karena dulunya, lembaga-lembaga jenis itu bisa menghabiskan Rp40.000 - Rp50.000 per verifikasi satu data pelanggan yang mereka lakukan melalui mekanisme verifikasi konvensional termasuk menelepon satu per satu pelanggan.

"Jadi boleh lah dibilang Dukcapil Kemendagri memberikan subsidi kepada kementerian/lembaga serta swasta sebesar lebih dari Rp 6 triliun selama enam tahun ini," kata Zudan.

Zudan mengatakan, di tahun 2015 jumlah lembaga yang kerja sama baru 30 lembaga, setahun pertama Ia menjabat Dirjen Dukcapil Ia hanya mendapat tambahan 40 lembaga.

"Kita terus bekerja keras agar bisa memberikan manfaat, ekosistemnya ternyata membesar," imbuhnya

"Mereka bertambah senang, mereka memberikan promosi dari mulut ke mulut dan komunitasnya. Komunitas perbankan akhirnya banyak masuk dan kini sudah ada 1000an lembaga perbankan yang bekerja sama," pungkasnya.