Kemendagri Jelaskan Sebab Banyaknya Penduduk Lahir pada Tanggal Sama

kumparanNEWSverified-green

clock
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh Foto: Adim Mugni/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh Foto: Adim Mugni/kumparan

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh memberikan pernyataan terkait banyaknya data penduduk yang lahir pada tanggal 31 Desember dan 1 Juli. Zudan menjelaskan penduduk yang lupa akan tanggal kelahirannya saat mengisi data administrasi akan langsung ditulis pada tanggal-tanggal tersebut.

"Itu memang sudah kebiasaan lama dalam dunia administrasi kependudukan, itu memang praktiknya sudah lama. Kalau orang yang tidak ingat tanggal tanggal lahir ditulis 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama sejak Kemendagri menggunakan Simduk (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)," kata Zudan saat dikonfirmasi, Senin (11/3).

Menurutnya, Simduk berlaku sebelum 2004. Kala itu penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya akan ditulis 31 Desember dalam data kependudukan. Sementara sejak diberlakukan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) mulai 2004 penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya ditulis 1 Juli.

"Bila tidak ingat tanggal tapi ingat bulannya maka ditulis tanggal 15. Aturan itu sudah ada di Permendagri nomor 19 tahun 2010," jelas Zudan.

Sementara menanggapi pernyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang menyebut adanya 17,5 juta penduduk yang lahir pada tanggal 31 Desember, 1 Januari dan 1 Juli, Zudan belum bisa memastikannya.

"Belum menghitung saya. Karena hal itu hal biasa dan tidak istimewa. Kami belum ngecek," ucap Zudan.

Selain itu Zudan mengaku siap menyambut tim BPN jika nanti akan melakukan klarifikasi ke Dukcapil. Namun sejauh ini belum ada pemberitahuan dari BPN untuk rencana kunjungan ke Dukcapil.

"Boleh kita tunggu. Kita akan terima dengan senang hati, apa yang mereka tanyakan saya sampaikan," ujar Zudan.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo-Sandi telah menemui komisinoner KPU untuk melaporkan temuan dugaan DPT bermasalah di Pemilu 2019. Dalam pertemuan itu, BPN melaporkan ada 17,5 juta DPT yang dianggap tidak normal.

"Kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI," kata Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djodjohadikusumo di Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3).

Data ganda yang dimaksud oleh Hashim adalah adanya masyarakat yang lahir di tiga tanggal tertentu akan tetapi jumlah kelahirannya dianggap sangat janggal, misal 1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari.

"Ada 9,8 juta di bulan Juli, 2,8 juta di bulan Desember dan 3,3 juta di bulan Januari. totalnya 17 juta sekian. Pada hari-hari lain rata-rata yang lahir 520 ribu orang ya. Terus tiba-tiba lahir 1 Juli ada 9,8 juta orang, kemudian 2 juli 520 ribu orang dan ini kan kita anggap enggak wajar," jelas Hashim.