Kemendagri-KPK Sepakat Penyaluran Bansos dan Subsidi Harus Berbasis NIK

Jokowi tinjau penyaluran bantuan sosial tunai di Kantor Pos Bogor, Jabar Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama KPK sepakat menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai komponen utama pemberian bantuan sosial dan subsidi. NIK ini akan dikelola Kemendagri dan dalam penyalurannya nanti diperlukan integrator data.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, menjelaskan, integrator data adalah satu lembaga yang bisa memverifikasi bahwa seseorang penerima bantuan subsidi pupuk dan tidak akan menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat. Contoh lainnya, penerima bantuan subsidi listrik bukan termasuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Nantinya, integrator data ini membantu Dukcapil Kemendagri karena akan menampilkan data-data penerima dalam big database kependudukan.

Petugas PT Pos Indonesia menyerahkan bantuan sosial (bansos) tunai tahap pertama Kemensos kepada salah seorang KPM di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2020). Foto: Dok. Kemensos

"Sekarang belum ada yang bisa melakukan itu. Misalnya pihak Kemensos, Kementan, Pemda, belum ada sinkronisasi data penerima bantuan sosial. Sehingga bisa jadi ada satu rumah tangga bisa mendapatkan lebih dari satu jenis bansos. Ini karena belum ada integrasi NIK penduduk yang mendapat bantuan itu," jelas Zudan saa berbincang dengan saat berdiskusi virtual dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Kamis (28/5) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Pahala memastikan KPK mendukung penuh langkah Ditjen Kemendagri untuk menjadi integrator data.

Saat ini, sudah ada 2.095 lembaga yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk mengakses data kependudukan. Sedangkan, kini sudah 98,7 persen penduduk memikiki KTP elektronik (e-KTP), dan datanya sudah tersimpan dalam database. Sehingga, diharapkan ke depannya tak ada lagi persoalan terkait data ganda.

"Kami akan mengundang para menteri untuk membahas utilisasi NIK pada data bansos dan data subsidi. KPK mengusulkan untuk men-drop data bansos/subdisi yang tidak memiliki NIK," ujar Pahala.

Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan sarana publik dalam penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di salah satu pusat niaga di Kota Bekasi. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Presiden Jokowi sebelumnya ingin penerima bansos yang terdampak virus corona dan masuk jaring pengaman sosial tidak tumpang tindih. Jokowi meminta keseriusan menteri-menterinya agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Setidaknya, terdapat 8 jenis bantuan sosial yang digulirkan pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Kemendagri dalam hal ini berperan membantu pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin distribusi bansos tepat sasaran sesuai dengan sistem data berbasis NIK.

=====

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.