Kemendagri Siap Klarifikasi Polemik Iwan Bule Pj Gubernur ke DPR

Dirjen Otda, Sumarsono (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat berbuntut pada wacana pengajuan hak angket yang dikemukakan Fraksi Demokrat, PKS, dan Gerindra di DPR. Menanggapi hal itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soemarsono mengatakan, pemerintah menghormati wacana pengguliran hak angket tersebut.

Sebab, kata dia, hak angket merupakan kewenangan DPR untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap salah atau bertentangan dengan UU.

“Di dalam diskusi eksekutif, legislatif, yudikatif, masing-masing harus kita hormati hak dan kewenangannya. Jadi DPR mau membuat hak angket, hak interpelasi pun kami hormati,” kata Soemarsono di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (21/6).

Namun, menurut dia, pengangkatan Iwan Bule menjadi Pj Gubernur sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Maka dari itu, pemerintah siap untuk memberikan klarifikasi kepada DPR.

Mendagri lantik Iwan Bule jadi Pj Gub Jabar. (Foto: Dok. Humas Kemendagri)

“Sebagai pemerintah kami siap untuk memberikan penjelasan. Dan kami tentunya mengikuti kapan diundang. Kita tidak punya hak, kewenangan untuk melarang atau mengatakan jangan,” ujar Soemarsono.

“Posisi pemerintah siap untuk memberikan klarifikasi penjelasan selama seluruh proses pengangkat Pj Gubernur Jawa Barat ini tidak melanggar aturan dan kami sangat siap,” tutupnya. tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPR yaitu Demokrat, PKS dan Gerindra secara serius ingin menggulirkan hal angket terhadap pengangkatan Iwan Bule, karena dianggap bertentangan dengan 3 undang-undang.

Iwan Bule dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jabar pada Senin (18/6) lalu. Banyak pihak mempermasalahkan penunjukan Iwan Bule yang masih merupakan jenderal polisi aktif menjadi Pj Gubernur. Sebab, salah satu cawagub Jabar, yaitu Anton Charliyan juga berasal dari unsur Polri.