Kemendikbud Dituntut Transparan soal Pengadaan Laptop dan TIK Rp 3,7 T

Warga mengunjungi website salah satu produsen laptop, Zyrex. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kemendikbud dituntut untuk transparan terkait pengadaan laptop yang disebut memakan biaya hingga triliunan rupiah. Hal itu disampaikan oleh PSI melalui juru bicaranya Sigit Widodo. Sigit mengatakan, langkah tersebut agar tidak menimbulkan suasana gaduh di masyarakat.

Sigit mengatakan, PSI sangat memahami niat baik pemerintah menyediakan laptop untuk para siswa dengan menggunakan produk dalam negeri. Diketahui, laptop yang hendak disediakan oleh pemerintah adalah Zyrex, merek dalam negeri.

"Ini sejalan dengan program tablet untuk seluruh siswa di Indonesia yang ditawarkan calon presiden PSI, Bro Giring Ganesha," ujar Sigit dalam keterangannya, Sabtu (31/7).

"Penggunaan laptop produk dalam negeri juga akan meningkatkan industri komputer kita dan membuka banyak lapangan kerja untuk para pekerja terlatih," tambahnya lagi.

Meski demikian, Sigit menyayangkan rencana ini tidak disampaikan dengan baik kepada publik sehingga menimbulkan polemik yang tidak perlu.

"Kami melihat ada masalah komunikasi dan transparansi yang sangat buruk dalam program ini yang akhirnya menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait spesifikasi laptop dan harganya," ujar Sigit.

Ilustrasi Partai PSI Foto: Fitra Andrianto/kumparan

PSI menganggap biaya Rp 2,4 triliun untuk pengadaan 240 ribu laptop atau Rp 10 juta per laptop cenderung berlebihan. Diketahui informasi itu yang belakangan beredar di masyarakat.

Sigit mengatakan, untuk kebutuhan belajar siswa, laptop seharga Rp 4 juta dinilai sudah sangat memadai. Dengan harga yang lebih murah, Sigit berharap akan lebih banyak siswa yang bisa mendapatkan fasilitas laptop.

"Jumlah peserta didik kita sekarang ada sekitar 45 juta anak. Semakin murah harga perangkat komputer yang dianggarkan, akan semakin banyak siswa yang bisa dijangkau," ujarnya.

Agar semakin banyak siswa yang terjangkau, Sigit menyebut PSI menyarankan pemerintah mengubah anggaran untuk menyediakan tablet ketimbang laptop.

"Dalam perhitungan kami, jika diproduksi masal, tablet seharga satu juta rupiah sudah cukup memadai untuk belajar siswa dan sekaligus bisa digunakan sebagai alat pembaca e-book. Dengan anggaran Rp 2,4 triliun akan ada 2,4 juta siswa yang bisa diberi tablet gratis," kata Sigit.

Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Foto: Itjen Kemendikbud

Agar pengadaan laptop ini tidak menjadi polemik yang berkelanjutan, PSI menyarankan agar pemerintah memperbaiki komunikasi publiknya dan membuka rencana pengadaan laptop ini setransparan mungkin.

"Sampaikan kepada masyarakat, laptop yang akan dibeli spesifikasinya seperti apa, perusahaan mana yang memenangkan tender sebagai penyedia laptop, dan berapa harganya," kata dia.

"Masyarakat akan bisa menilai sendiri jika semua dibuka secara transparan. Tidak ada gunanya membuat kegaduhan baru di saat kita sedang menghadapi puncak Pandemi COVID-19 sekarang ini," ucap Sigit.

Berdasarkan informasi yang kumparan terima, kabar mengenai anggaran dan harga laptop yang disampaikan oleh PSI ini tidak tepat. Kabar satu laptop seharga Rp 10 juta itu belum bisa dipertanggungjawabkan asal usulnya.

Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek, M. Samsuri, menjelaskan program ini untuk tahun 2021 menelan anggaran Rp 3,7 triliun yang terdiri dari dua alokasi. Alokasinya juga bukan hanya untuk laptop, tetapi alat lainnya.

Pertama dari anggaran Kemendikbudristek (APBN Pusat) senilai Rp 1,3 triliun, dan kedua senilai Rp 2,4 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021. Dana tersebut disalurkan oleh Kemenkeu ke masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pembelanjaan TIK melalui APBN tahun 2021 senilai Rp 1,3 triliun digunakan untuk memenuhi kebutuhan 12.674 sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB, yaitu untuk pembelian 189.840 laptop, 12.674 access point, 12.674 konektor, 12.674 proyektor, dan 45 speaker.

Sementara pembelanjaan TIK melalui DAK Fisik senilai Rp 2,4 triliun tahun 2021 telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021.

Alokasi ini mengatur rencana pembiayaan bagi 16.713 sekolah berupa 284.147 laptop produksi dalam negeri dengan sertifikat TKDN dan juga peralatan pendukungnya seperti 17.510 wireless router, 10.799 proyektor dan layarnya, 10.799 konektor, 8.205 printer, dan 6.527 scanner.

Sehingga, tidak benar alokasi anggaran Rp 2,4 triliun dari DAK Fisik digunakan untuk membeli 240 ribu laptop. Pun bila dijumlahkan dari total anggaran, untuk laptop saja yang disediakan lebih dari 400 ribu unit.

“Pengadaan DAK Fisik dilakukan oleh pemerintah daerah dengan merujuk pada spesifikasi dan daftar barang yang dicantumkan sebagai lampiran dari Permendikbud. Pengadaan peralatan TIK untuk sektor pendidikan ini juga harus memenuhi standar dari LKPP dengan prinsip transparan dan akuntabel,” ujar Samsuri.