Kemendikbud soal UKT: Pendidikan Tinggi Tertiary Education, Bukan Wajib Belajar
·waktu baca 3 menit
PerbesarKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) angkat bicara soal Uang Kuliah Tinggal (UKT) yang ramai dikritik mahasiswa di berbagai daerah. Kata mereka, soal ini tetap diatur karena biaya di Perguruan Tinggi tak bisa digratiskan.
Kemendikbudristek memprioritaskan pendanaan pendidikan terpusat pada program wajib belajar 12 tahun, program ini mencakup pendidikan SD, SMP, dan SMA.
Hal ini disampaikan Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie dalam acara Taklimat Media tentang Penetapan Tarif UKT di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri di kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Rabu (15/5).
"Sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar," ujar Tjitjik dalam paparannya.
Tertiary education atau pendidikan tersier adalah pendidikan setelah tingkat menengah atas. Lembaga pendidikan tersier berbentuk politeknik, akademi, universitas, dan institut.
Menurut Tjitjik, lulusan SMA atau sederajat yang ingin masuk ke perguruan tinggi merupakan pilihan dari individu tersebut. Jadi tidak bisa digratiskan.
"Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK, itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, ya itu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Berbeda dengan wajib belajar yang SD, SMP, begitu, ya," ucap Tjitjik.
Namun, Kemendikbudristek juga tetap mengucurkan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebagai bantuan biaya dari pemerintah untuk PTN yang kekurangan biaya operasional pendidikan.
"Apa konsekuensinya karena ini adalah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan, diprioritaskan, untuk pembiayaan wajib belajar. Karena itu amanat undang-undang. Sehingga bagaimana untuk pendidikan tinggi?" kata dia.
"Tentunya pemerintah memberikan, tetap bertanggung jawab, tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang kita sebut dengan BOPTN," tuturnya.
BOPTN digunakan untuk membayarkan biaya kuliah tunggal (BKT) yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Namun karena jumlah BKT dari masing-masing perguruan tinggi berbeda jumlahnya, maka BOPTN tidak dapat membiayai sepenuhnya BKT.
BKT merupakan biaya keseluruhan dari biaya operasional setiap mahasiswa dalam satu semesternya. Sedangkan uang kuliah tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya yang ditanggung mahasiswa setelah dipotong oleh bantuan pemerintah dari keseluruhan BKT.
"Kalau pemerintah bisa memberikan pendanaan BOPTN sama dengan BKT, maka pendidikan tinggi itu gratis. Tetapi permasalahannya, dana pendidikan kita kan tidak mencukupi. Karena prioritas utama adalah untuk pendidikan wajib," jelas Tjitjik.
Namun di sini tetap ada peluang persoalan. Sebab, Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024 menyatakan, UKT yang bisa diatur hanya 2 tingkat dengan rincian Rp 0 sampai Rp 1 juta.
UKT 1 biayanya Rp 0 sampai RP 500 ribu. Sementara UKT 2 dari Rp 500 ribu sampai 1 juta.
Ini berlaku hanya untuk masyarakat kurang mampu. Hanya 20 persen dari mahasiswa baru yang bisa masuk ke kriteria ini.
Sehingga bisa saja ditemukan dugaan ketidakadilan. Misal yang terjadi di USU, mahasiswa yang orang tuanya bergaji Rp 3 juta, UKT-nya mencapai Rp 8 juta.
"Nah, selama ini, bantuan BOPTN ke perguruan tinggi itu belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan operasional penelenggaraan pendidik. Mau tidak mau diperlukan peran serta masyarakat, kita sebutnya ini gotong royong untuk mendidik bangsa ini," jelas Tjitjik.