Kemendikbudristek Segera Susun Skema Cicilan Mahasiswa jika Tak Mampu Bayar UKT

Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek RI, Nadiem Makarim, soal UKT Mahal di Ruang Sidang Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Dirjen Diktiristek, Abdul Haris, mengatakan pihaknya akan membahas dengan rektor berbagai universitas dan perguruan tinggi negeri di Indonesia soal skema mencicil uang kuliah tunggal (UKT) bagi mereka yang ekonominya kurang mampu.

Mulanya, anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ali Zamroni, bercerita soal dirinya yang dulu saat berkuliah tak mampu membayar biaya kuliah. Akhirnya, pihak universitas memberikan keringanan untuk mencicil.

"Saya adalah salah satu mantan. Saya dulu kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Selatan biayanya sangat murah hanya Rp 750.000 satu semester, tetapi orang tua saya tidak mampu, maka kampus memberikan kebijakan untuk mencicil," kata Ali saat rapat kerja Komisi X dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di ruang sidang Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/5).

Ilustrasi Transaksi atau Uang Rupiah. Foto: Shutterstock

Ia berharap aspirasi dari mahasiswa dapat didengarkan dan dicarikan solusi oleh Kemendikbudristek soal pembayaran UKT.

"Jadi mohon izin, Pak Menteri, kita berharap bahwa ini betul-betul kita pikirkan bersama, jangan sampai kemudian apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini hanya didengar saja," ujarnya.

Dirjen Diktiristek Abdul Haris mengatakan, masukan dari Ali akan disampaikan kepada pihak rektorat di berbagai universitas.

"Pak Ali Zamroni tadi terkait dengan strategi bagaimana memberikan ruang kepada mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan untuk ada ruang mencicil dan sebagainya, saya pikir ini nanti juga kami akan sampaikan ke beberapa rektor," kata doktor geofisika dari Kiel University, Jerman, ini.

Mendikbudristek Nadiem Makarim (kiri) dan Dirjen Diktiristek Abdul Haris di Komisi X DPR, Selasa (21/5/2024). Foto: YouTube Komisi X DPR

Haris mengimbau agar mahasiswa dan orang tua tak takut melakukan klarifikasi kepada pihak kampus soal kenaikan UKT yang tidak sesuai dengan ekonomi.

"Jangan khawatir atau takut untuk melakukan upaya peninjauan kembali [soal UKT] ini yang akan menjadi catatan kami semua untuk bisa disampaikan dengan para rektor," ujar mantan wakil rektor UI ini.

Haris menuturkan, agar jangan sampai karena kemampuan ekonomi yang kurang, mahasiswa tidak dapat kuliah.

"Kami coba berusaha untuk memberikan akomodasi kesempatan ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga bangsa dan negara," ungkapnya.