Kemendikdasmen Revitalisasi 401 Sekolah di Bali pada 2026
PerbesarKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merevitalisasi 401 sekolah di Provinsi Bali sepanjang 2026. Program yang sedang berjalan tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp 272 miliar.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, revitalisasi sekolah di Bali mengalami peningkatan signifikan tahun ini. Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi SD Negeri 15 Dangin Puri, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
“Tahun ini ada peningkatan yang sangat signifikan untuk revitalisasi di Provinsi Bali. Anggarannya Rp 272 miliar,” kata Mu'ti.
Mu'ti merinci, sebanyak 22 sekolah di Kabupaten Badung dari jenjang TK hingga SMA mendapatkan program revitalisasi dengan total anggaran Rp 16 miliar.
Sementara di Kota Denpasar, terdapat 26 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang direvitalisasi pada 2026. Anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 18,5 miliar.
Selain revitalisasi bangunan, setiap sekolah akan mendapatkan tambahan tiga Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) untuk menunjang proses pembelajaran.
Mu'ti mengatakan, program revitalisasi dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dengan skema tersebut turut memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah.
“Karena sistemnya swakelola yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan, terdapat penyerapan tenaga kerja sebesar 5.580 orang. Ini menunjukkan bahwa revitalisasi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah,” jelasnya.
Target Revitalisasi 90 Ribu Sekolah
Selain di Bali, Kemendikdasmen pada 2026 menargetkan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan. Mu'ti mengatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring efisiensi anggaran melalui sistem swakelola.
Ia berharap jumlah satuan pendidikan yang mendapat program revitalisasi tahun ini dapat mencapai 90.000. Sementara pada 2027, pemerintah menargetkan pembangunan dan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan.
“Sementara kami dapat laporan, tahun ini ada penambahan 6.000 sementara. Mungkin masih bisa tambah sekolah yang menerima (bantuan revitalisasi),” ungkap Mu'ti.
Mu'ti menjelaskan, tidak ada batas maksimal bantuan revitalisasi yang diberikan pemerintah. Besaran bantuan bergantung pada kebutuhan dan pengajuan dari masing-masing sekolah.
Pemerintah memprioritaskan sekolah yang mengalami kerusakan berat, terdampak bencana, atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pengajuan revitalisasi dilakukan melalui pemerintah daerah atau berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik).
Selain melalui pengajuan pemerintah daerah, Kemendikdasmen juga melakukan verifikasi dan validasi langsung terhadap sekolah yang terdampak bencana atau mengalami kerusakan berat. Informasi mengenai kondisi sekolah tersebut juga dapat berasal dari laporan masyarakat maupun pemberitaan di media sosial.
“Sekolah yang lain juga tetap bisa kita bantu. Tentu dengan prioritas yang diajukan oleh pemerintah daerah,” kata Mu'ti.