Kemendikti Soal Hapus Prodi Tak Relevan dengan Industri: Jadi Opsi Terakhir
·waktu baca 3 menit
PerbesarPlt Sekjen Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukoco mengklarifikasi pernyataannya soal wacana penghapusan program studi (prodi) yang tak relevan dengan kebutuhan industri sebagai langkah penataan. Menurutnya, wacana penataan prodi ini akan dilakukan terukur, komprehensif, dan berbasis pada kajian menyeluruh.
Ia mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional.
Dalam implementasinya, pendekatan utama yang didorong Kemendikti Saintek adalah transformasi program studi. Badri menjelaskan, langkah itu mencakup penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, pengembangan program lintas disiplin, skema major-minor, peningkatan kolaborasi riset, serta penyesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan.
Penghapusan Prodi pun akan menjadi opsi terakhir.
“Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Penutupan hanya menjadi opsi terakhir apabila suatu program studi berdasarkan evaluasi menyeluruh tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi,” ujar Badri dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (28/4).
Badri menegaskan bahwa penataan prodi tidak dimaksudkan untuk membuat perguruan tinggi tunduk pada kepentingan industri saja. Ia memastikan, perguruan tinggi tetap memiliki mandat besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, membentuk karakter, memperkuat daya pikir kritis, serta membangun fondasi peradaban bangsa.
Ia juga menekankan, bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, pendidikan, serta bidang non-terapan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional. Ia menyebut pemerintah tidak memandang pendidikan tinggi secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja, melainkan sebagai pusat pengembangan ilmu, inovasi, kebudayaan, kepemimpinan, dan solusi bagi masyarakat.
Sebelumnya, Badri menyoroti tingginya ketidaksesuaian (mismatch) antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja. Ia mencontohkan, dominasi prodi ilmu sosial yang mencapai sekitar 60 persen, dengan lulusan keguruan yang sangat besar tiap tahun.
“Kalau saya melihatnya begini, di statistik pendidikan tinggi itu, program studi yang terkait dengan social science itu kurang-lebih sekitar 60-an persen. Kemudian kalau kita cek lagi yang paling gede itu kependidikan, keguruan,” ucap Badri pada acara Simposium Kependudukan 2026, dikutip Senin (27/3).
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu lulusan dari bidang pendidikan. Sementara pada saat yang sama, pasar untuk bidang ini—baik untuk calon guru maupun fasilitator di taman kanak-kanak—hanya sekitar 20 ribu. Jadi, 470 ribu sisanya berpotensi tersisih. Pengangguran, pengangguran terdidik,” ujarnya.
Menurut Badri, kondisi itu mendorong perlunya kebijakan bersama, termasuk kemungkinan menutup prodi yang dinilai tidak lagi relevan.
“Jadi ini menurut saya, menurut kami di kementerian, perlu kebijakan yang bersama. Kami berharap juga support dari teman-teman di PTPK, kemudian tentunya Bapak Rektor yang ada di sini semuanya. Ada kerelaan, bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup, gitu,” ucap dia.