Kemenhub Jelaskan Alasan Sekjen Novie Riyanto Tak Penuhi Panggilan KPK

Sekjen Kemenhub Novie Riyanto. Foto: Kelik Wahyu Nugroho/kumparan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penjelasan terkait Sekjen Novie Riyanto tak memenuhi panggilan KPK. Novie sebelumnya dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, pada Rabu (19/7), Novie sudah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang ke KPK. Sebab, yang bersangkutan sedang ada tugas yang tak bisa ditinggalkan.

"Sekjen telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang untuk permintaan keterangan, dikarenakan adanya tugas yang tidak dapat diwakilkan," kata Adita saat dikonfirmasi, Jumat (21/7).

"Kami sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum termasuk KPK," tegasnya.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Gedung DPR RI, Rabu (18/1/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Namun demikian, Adita tidak menjelaskan soal tugas Novie tersebut.

Novie sedianya dimintai keterangan pada Kamis (20/7). Tapi kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, yang bersangkutan tak memenuhi panggilan penyidik dan tanpa konfirmasi. KPK pun meminta Novie kooperatif penuhi panggilan penyidik.

Novie dipanggil KPK sebagai dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera tahun anggaran 2018-2022.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga terjadi suap. Sebab pengadaannya dilakukan dengan cara lelang, tetapi diduga sudah diatur untuk memenangkan pihak rekanan tertentu. Sebagai imbalannya, ada fee yang diberikan.

Berikut proyek-proyek tersebut:

Adapun fee yang diduga diterima 5-10 persen dari nilai proyek. Diduga uang suap dari swasta kepada penyelenggara negara mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar.

Dalam kasus suap proyek ini, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Termasuk Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub, selaku penerima suap.