Kemenhub-Korlantas Bakal Gelar Ramp Check Bus Pariwisata di 6 Provinsi

15 Mei 2024 17:18 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wujud bus pariwisata Putera Fajar pasca kecelakaan di Subang, Jawa Barat.  Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Wujud bus pariwisata Putera Fajar pasca kecelakaan di Subang, Jawa Barat. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyebut pihaknya bersama instansi terkait akan menggelar ramp check atau inspeksi keselamatan kendaraan umum di 6 provinsi di Indonesia, yakni Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, dan Sumut.
ADVERTISEMENT
6 Wilayah tersebut akan dijadikan semacam piloting atau percontohan pelaksanaan ramp check.
"Akan membentuk 6 provinsi sebagai piloting untuk dilakukan penataan, evaluasi, bahkan kita memberikan teknik atau cara melakukan pengecekan ramp check," kata dia di Gedung NTMC Korlantas Polri pada Rabu (15/5).
Budi menambahkan, 6 provinsi itu dipilih sebagai lokasi percontohan karena jumlah bus pariwisatanya yang terbilang besar. Menurut dia, ramp check dilakukan untuk memastikan bus pariwisata itu terdata ataukah tidak hingga rutin atau tidaknya bus itu melakukan ramp check.
"Pada dasarnya 6 provinsi itu adalah yang mewakili yang jumlahnya besar, tapi itu adalah satu tahapan dengan waktu yang pendek kita akan melakukan kegiatan di seluruh Indonesia," ucap dia.
Menhub Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers usai kegiatan rapat koordinasi bus pariwisata berkeselamatan di NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Rabu (15/5/2024). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Di lokasi yang sama, Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan, memastikan pihaknya siap untuk bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan ramp check.
ADVERTISEMENT
"Kami dari kepolisian tentu akan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan seluruh stakeholder untuk melaksanakan rekomendasi tadi, salah satunya adalah untuk penanganan bus wisata di 6 provinsi ya, ini menjadi piloting," kata dia.
Aan menambahkan, penanganan bus pariwisata harus dinilai dari hulu atau sejak dari pool bus. Diharapkan, dengan begitu, masalah yang terkait dengan bus pariwisata atau bus umum dapat tertangani dengan baik.
"Bersama untuk menangani masalah bus pariwisata maupun bus umum yang ada, mulai dari hulu artinya mulai dari pool bus yang ada di kota kabupaten sampai dengan ke hilir," ujar dia.